Berita Kaltim Terkini

Pengetatan APBN 'Pukul Mundur' Proyek Pembangunan di Kaltim, Abdulloh: Sesuaikan Skala Prioritas

Pengetatan APBN 'pukul mundur' proyek pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh: sesuaikan skala prioritas

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS
INFRASTRUKTUR KALTIM - Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh menegaskan bahwa pembahasan rancangan pembangunan infrastruktur telah tunas bersama Dinas PUPR, Sabtu (19/4/2025). Dirinya menekankan pergeseran anggaran jadi satu-satunya opsi, sehingga pihaknya tentu memahami kondisi yang ada. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS) 

“Fokus kami memastikan anggaran tersalurkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Efisiensi bukan alasan untuk mengorbankan kepentingan publik. Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar kebijakan efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan. Tujuannya tetap satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkas Abdulloh.

Baca juga: Abdulloh Rapat di Warung Bahas Jalan Rusak Parah Kawasan Pelabuhan Ferry Balikpapan-Penajam

Pemprov Kaltim Andalkan Investasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah dihadapkan pada tantangan besar.

Dukungan anggaran (fiskal) dari pemerintah pusat dipastikan menyusut drastis. 

Tak main-main, Transfer ke Daerah (TKD) Kaltim diprediksi terpangkas triliunan untuk tahun 2026.

Menyikapi pemangkasan anggaran tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni menekankan strategi memperkuat investasi swasta.

Terlebih, baru–baru ini Pemprov sukses menggelar Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis (9/10) lalu.

"Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal," tegas Sri Wahyuni, dikutip Tribun Kaltim melalui keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Baca juga: Penyebab Dedi Mulyadi Tak Ikut Geruduk Menkeu Purbaya, Ini Cara KDM Siasati Pemangkasan Dana TKD

Sri Wahyuni menjelaskan, di tengah keterbatasan dana dari pusat, peran sektor swasta menjadi krusial untuk menjaga pondasi ekonomi Kaltim tetap kokoh.

Karena itu, Pemprov Kaltim menawarkan mempermudah perizinan, gencar mempromosikan potensi daerah, serta menggenjot kerja sama lintas sektor.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni tak menampik bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2026 akan benar-benar menguji kemampuan fiskal daerah.

"Kita tetap jalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif. Hanya saja, beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” ungkapnya.

Investor Pengolah Sampah

Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan untuk memaksimalkan pendapatan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan industri Bontang, Industri pengolahan hasil tambang dan migas dan Pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

Baca juga: Ekonom Wanti-wanti Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Dana TKD, Bisa Berimbas Pembangunan di Daerah

"Minat terhadap proyek pengolahan sampah ini cukup tinggi. Ada investor yang membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” kata Sri Wahyuni, memberikan bocoran. Strategi memperkuat investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis membuat Pemprov Kaltim optimis.

“Laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap bisa tancap gas dan berkelanjutan, meski dari pusat sedang menipis,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved