Pengetatan APBN 'Pukul Mundur' Proyek Pembangunan di Kaltim, Abdulloh: Sesuaikan Skala Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 'pukul mundur' proyek pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu diakii Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh yang membidangi urusan pembangunan di lembaga legislatif.

Melihat situasi tersebut, menurut Abdulloh tak lantas menyurutkan semangat pembangunan di Kaltim, namun pemerintah harus menyesuaikan skala prioritas.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim prioritaskan terkait program infrastruktur.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh mandek total, meskipun ada ancaman efisiensi anggaran besar-besaran dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Samarinda Cakup Tes Gula Darah dan Pemeriksaan Gigi untuk Pelajar

Politikus Golkar ini memahami bahwa kebijakan pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang berpotensi memukul mundur sejumlah proyek. 

Namun, hal ini bukan alasan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.

“Pembangunan harus tetap berjalan, meskipun dilakukan secara bertahap. Kita bisa menyesuaikan skala prioritas sambil menunggu keputusan final dari APBN,” tegas Abdulloh, Minggu (12/10/2025).

Abdulloh secara eksplisit menekankan bahwa proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada nadi perekonomian dan konektivitas masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Kami memahami kondisi fiskal yang mengecil, tapi semangat kami jelas pembangunan tidak boleh berhenti total," sebutnya.

Ia memberikan pandangan strategi agar target tetap tercapai realistis di tengah keterbatasan ini, misal target semula 100 kilometer, minimal bisa dikerjakan separuhnya dulu. 

“Yang penting masyarakat melihat ada progres nyata, tetap berjalan,” tegasnya.

Komisi III sendiri telah menerima laporan dari Dinas PUPR-Pera Kaltim yang menyebutkan dua proyek jalan berpotensi besar terdampak efisiensi anggaran.

"Kami berkomitmen memastikan agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak," imbuhnya.

Abdulloh menilai, pendekatan pembangunan bertahap adalah solusi paling realistis untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah, legislatif dan eksekutif mesti saling mendukung atau bersinergi di tengah efisiensi ini.

“Fokus kami memastikan anggaran tersalurkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Efisiensi bukan alasan untuk mengorbankan kepentingan publik. Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar kebijakan efisiensi tidak mematikan semangat pembangunan. Tujuannya tetap satu, yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkas Abdulloh.

Baca juga: Abdulloh Rapat di Warung Bahas Jalan Rusak Parah Kawasan Pelabuhan Ferry Balikpapan-Penajam

Pemprov Kaltim Andalkan Investasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah dihadapkan pada tantangan besar.

Dukungan anggaran (fiskal) dari pemerintah pusat dipastikan menyusut drastis. 

Tak main-main, Transfer ke Daerah (TKD) Kaltim diprediksi terpangkas triliunan untuk tahun 2026.

Menyikapi pemangkasan anggaran tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni menekankan strategi memperkuat investasi swasta.

Terlebih, baru–baru ini Pemprov sukses menggelar Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis (9/10) lalu.

"Investasi menjadi strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal. Melalui investasi, kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, perdagangan, dan ekspor yang menghidupkan ekonomi lokal," tegas Sri Wahyuni, dikutip Tribun Kaltim melalui keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Baca juga: Penyebab Dedi Mulyadi Tak Ikut Geruduk Menkeu Purbaya, Ini Cara KDM Siasati Pemangkasan Dana TKD

Sri Wahyuni menjelaskan, di tengah keterbatasan dana dari pusat, peran sektor swasta menjadi krusial untuk menjaga pondasi ekonomi Kaltim tetap kokoh.

Karena itu, Pemprov Kaltim menawarkan mempermudah perizinan, gencar mempromosikan potensi daerah, serta menggenjot kerja sama lintas sektor.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni tak menampik bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2026 akan benar-benar menguji kemampuan fiskal daerah.

"Kita tetap jalankan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif. Hanya saja, beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” ungkapnya.

Investor Pengolah Sampah

Beberapa sektor unggulan yang ditawarkan untuk memaksimalkan pendapatan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan industri Bontang, Industri pengolahan hasil tambang dan migas dan Pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

Baca juga: Ekonom Wanti-wanti Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Dana TKD, Bisa Berimbas Pembangunan di Daerah

"Minat terhadap proyek pengolahan sampah ini cukup tinggi. Ada investor yang membutuhkan pasokan hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” kata Sri Wahyuni, memberikan bocoran. Strategi memperkuat investasi swasta dan mengoptimalkan kawasan industri strategis membuat Pemprov Kaltim optimis.

“Laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap bisa tancap gas dan berkelanjutan, meski dari pusat sedang menipis,” katanya. (*)