POPULER KALTIM: Pemprov Bakal Tarik 86 Kendaraan Dinas, Koperasi Kelurahan Merah Putih Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah artikel menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari Pemprov Kaltim bakal segera menarik 86 kendaraan dinas yang belum dikembalikan, pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di Kota Balikpapan juga pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan.

Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti persoalan 86 kendaraan dinas yang masih dikuasai para pensiunan di Kalimantan Timur termasuk upaya mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menariknya.

Sementara itu, ada dua berita menarik dari Kota Balikpapan yang masuk deretan berita populer yakni pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional serta pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih.

Ada 89 pejabat administrator, pengawas dan fungsional yang dilantik Walikota Balikpapan, Rahmad Masud, Selasa (21/10/2025). 

Baca juga: Pemprov Kaltim Tertibkan Aset Daerah, Kendaraan Dinas Pensiunan Pejabat Akan Ditarik

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan mulai membangun tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Daftar Berita Populer Kaltim

Berikut daftar lengkap berita-berita populer Kaltim dalam 24 jam terakhir: 

1. Pemprov Kaltim siap tarik 86 kendaraan dinas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti persoalan puluhan kendaraan dinas yang masih dikuasai para pensiunan di Kalimantan Timur. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan akan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jika surat peringatan yang dikirimkan tetap diabaikan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat 86 kendaraan dinas dari 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum dikembalikan oleh para pensiunan.

Sementara itu, baru 13 unit yang sudah kembali ke dinas terkait.

Sekdaprov Sri Wahyuni menjelaskan bahwa upaya penarikan telah dilakukan.

Biasanya, pemerintah provinsi mengirimkan surat peringatan secara berjenjang kepada para pensiunan yang masih menguasai kendaraan dinas.

"Sampai ketiga kali kalau belum ditanggapi maka kita bisa minta bantuan Satpol untuk menarik langsung," tegas Sri Wahyuni, Selasa (21/10/2025).

Sekda Sri Wahyuni menambahkan, proses penarikan ini mengikuti prosedur yang jelas. Jika surat pertama tidak mendapat tanggapan, maka surat kedua akan dilayangkan.