POPULER KALTIM: Pemprov Bakal Tarik 86 Kendaraan Dinas, Koperasi Kelurahan Merah Putih Balikpapan

Di sela-sela pelantikan Rahmad Masud menekankan pesan penting terhadap semua pejabat, harus tertib administrasi dan profesionalisme, menjadi kunci budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Sekarang ini kita tidak bisa lagi asal mutasi seperti dulu. Semua harus melalui izin dan administrasi yang lengkap dari BKN. Karena itu, pelantikan ini sempat tertunda agar benar-benar tertib secara administrasi,” tegas Rahmad di hadapan para pejabat yang hadir. 

Rahmad menjelaskan, pelantikan ini sebenarnya telah direncanakan dua bulan sebelumnya.

Namun karena adanya ketentuan baru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses administrasi kepegawaian harus dipastikan lengkap sebelum pelantikan dilakukan.

Ia juga menyebutkan, ada tujuh pejabat yang belum dapat dilantik lantaran belum menyelesaikan berkas administrasi, khususnya dari sektor kesehatan. “Mereka akan segera menyusul setelah semua kelengkapan administrasi selesai dalam minggu ini,” ujarnya.

Rahmad menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Ia juga memberi sinyal tegas bahwa akan ada evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan sekali.

“Pelantikan ini bukan seremoni. Ini komitmen kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Bagi pejabat yang tidak menunjukkan hasil terbaik, tentu akan ada penyesuaian atau rotasi kembali,” ujar Rahmad. 

Rahmad juga menepis anggapan yang kerap muncul di masyarakat tentang jabatan “basah” dan “kering”.

Setiap posisi memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan publik. 

 “Tidak ada istilah tempat basah atau tempat kering. Semua jabatan sama nilainya. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam bekerja. Rezeki sudah diatur Tuhan, bukan oleh jabatan,” katanya menegaskan, disambut tepuk tangan hadirin.

Di hadapan para pejabat baru, Rahmad mengingatkan bahwa proses mutasi ASN kini sepenuhnya berbasis meritokrasi dan penilaian kinerja. Seorang ASN hanya bisa dimutasi setelah melalui evaluasi menyeluruh dan pertimbangan profesional.

"Mutasi bukan hukuman, tapi penyegaran dan penempatan sesuai kompetensi. Kita ingin birokrasi yang lebih sehat, dinamis, dan berorientasi pelayanan,” ujarnya.

Beberapa posisi strategis yang akan segera diisi, menyusul adanya pejabat yang pensiun, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Ia pun meminta BKPSDM Kota Balikpapan untuk menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut secara profesional dan transparan.

“Beberapa jabatan sekretaris dinas yang kosong juga akan segera kami rotasi, tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dan administrasi tertib,” tuturnya.