Rudy Mas'ud Ikuti Jejak Isran Noor Nakhodai APPSI, Gubernur Kaltim Pimpin Kepala Daerah se-Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud ikuti langkah Isran Noor nakhodai Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025-2029.

Orang nomor satu di Kaltim tersebut resmi dikukuhkan sebagai ketua APPSI pada Kamis (23/10/2025).

Status tersebut membuat Rudy Mas'ud memimpin para gubernur se-Indonesia dalam APPSI.

Sebagai informasi, pemilihan Rudy Masud sebagai Ketua APPSI dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta

Kepada media, Rudy Masud menegaskan komitmennya memperkuat peran pemerintah provinsi dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

Baca juga: Curhat Gubernur Kaltim Rudy Masud soal Jalan Aspal di Daerahnya, Dedi Mulyadi Respons Begini

Keputusan bulat itu menandai awal kepemimpinan baru dalam organisasi yang menaungi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Dengan mandat yang baru diterimanya, Rudy Masud menyampaikan tekad untuk membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut anggaran dan keuangan negara.

“Gebrakan-gebrakannya bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, harus bisa sinergi bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Rudy Masud, Jumat (24/10/2025).

Rudy Masud menjelaskan, setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.

Ada provinsi dengan wilayah kepulauan, ada yang padat penduduk, dan ada pula yang luas namun berpenduduk sedikit.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Semua perbedaan ini, katanya, harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berkeadilan dan proporsional.

Keberagaman juga tercermin dari sumber daya alam di masing-masing daerah.

Menurutnya, potensi besar seperti batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, emas, dan timah perlu dikelola secara sinergis agar memberi manfaat lebih merata bagi seluruh wilayah Indonesia.

Orang nomor satu di Benua Etam ini menilai, pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana atau penerima hasil kebijakan pusat.

Baca juga: Fiskal Kaltim Dikebiri Pusat, Dana Bagi Hasil Terpangkas, Daerah Dipaksa Bertahan

Sebaliknya, provinsi perlu dilibatkan aktif dalam proses perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).