Pimpin APPSI, Gubernur Kaltim Rudy Masud Siap Perkuat Peran Provinsi di Kebijakan Fiskal

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, resmi menakhodai Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2025–2029.

Melalui kepemimpinannya, Rudy Masud menegaskan komitmennya memperkuat peran pemerintah provinsi dalam perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

Pemilihan Rudy Masud sebagai Ketua APPSI dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Keputusan bulat itu menandai awal kepemimpinan baru dalam organisasi yang menaungi seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Baca juga: Curhat Gubernur Kaltim Rudy Masud soal Jalan Aspal di Daerahnya, Dedi Mulyadi Respons Begini

Dengan mandat yang baru diterimanya, Rudy Masud menyampaikan tekad untuk membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kebijakan yang menyangkut anggaran dan keuangan negara.

“Gebrakan-gebrakannya bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, harus bisa sinergi bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama berkaitan dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Rudy Masud, Jumat (24/10/2025).

Rudy Masud menjelaskan, setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.

Ada provinsi dengan wilayah kepulauan, ada yang padat penduduk, dan ada pula yang luas namun berpenduduk sedikit.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Semua perbedaan ini, katanya, harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berkeadilan dan proporsional.

Keberagaman juga tercermin dari sumber daya alam di masing-masing daerah.

Menurutnya, potensi besar seperti batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, emas, dan timah perlu dikelola secara sinergis agar memberi manfaat lebih merata bagi seluruh wilayah Indonesia.

Orang nomor satu di Benua Etam ini menilai, pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana atau penerima hasil kebijakan pusat.

Baca juga: Fiskal Kaltim Dikebiri Pusat, Dana Bagi Hasil Terpangkas, Daerah Dipaksa Bertahan

Sebaliknya, provinsi perlu dilibatkan aktif dalam proses perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Pemerintah provinsi tidak hanya sebagai penikmat ataupun menikmati daripada kebijakan, tetapi bisa memberikan kebijakan terutama di dalam menyusunan APBN, begitu juga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), itu bisa memberikan kontribusi,” jelasnya.

Rudy Masud berharap, dengan pelibatan aktif tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat arah pembangunan nasional.