Disdukcapil Kaltim Siapkan 10 Ribu Blangko KTP Cadangan untuk Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Timur menegaskan bahwa pelayanan perekaman dan penerbitan KTP elektronik di seluruh daerah tetap berjalan lancar.

Sebagai langkah antisipasi, Disdukcapil Kaltim menyiapkan 10 ribu blangko KTP cadangan untuk membantu kabupaten dan kota yang sewaktu-waktu mengalami kekurangan.

Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltim, Kasmawati, menjelaskan bahwa stok cadangan tersebut disiapkan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan tidak terhenti.

Cadangan ini dapat segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama ketika proses distribusi dari pusat masih berjalan.

Baca juga: Disdukcapil Balikpapan Bakal Hibah 20 Ribu Keping Blangko E-KTP

"Jadi kami memastikan, provinsi itu tidak ada kekurangan blangko KTP. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Ia menuturkan, ketersediaan blangko KTP di seluruh Indonesia dipantau secara ketat oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem pelaporan berkala.

Dengan sistem ini, setiap daerah melaporkan kondisi stok blangko KTP dua minggu sekali untuk memastikan tidak ada kekosongan.

"Blangko KTP itu dipastikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu akan cukup untuk semua penduduk di Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Disdukcapil Penajam Paser Utara Usulkan 5 Ribu Blangko E-KTP ke Pusat

Selain pengawasan dari pusat, Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan mekanisme bantuan cepat.

Jika ada daerah yang kehabisan stok, Disdukcapil Kaltim akan segera menyalurkan cadangan hingga pengiriman dari pusat tiba.

Langkah antisipatif ini bukan hal baru bagi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2024, Disdukcapil Kaltim bahkan sempat menghibahkan lebih dari 100 ribu blangko KTP kepada pemerintah pusat untuk kemudian didistribusikan kembali ke daerah-daerah.

Baca juga: Disdukcapil Kutai Barat Jamin Layanan e-KTP Lancar, Stok Blangko Capai 3.900 Keping

"Waktu itu tahun 2024 itu ada 100 ribu blangko, 110 ribu blangko. Jadi semua kabupaten kota 10 ribu dapat dari provinsi," katanya.

Kasmawati menegaskan, prinsip utama yang dipegang adalah memastikan masyarakat tidak terganggu dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik yang menjadi identitas penting dalam berbagai layanan publik.

Ia juga menilai, sistem pemantauan dan distribusi blangko KTP saat ini sudah sangat efisien.