Pemkot Balikpapan Harap TKD Pulih dari Pengembalian Aset Korupsi dan Pajak Nunggak

Ringkasan Berita:

• TKD mengalami pemangkasan, Pemkot tetap jalankan program prioritas
• Pemkot berharap pemulihan fiskal nasional mengembalikan dana transfer
• Pendapatan negara juga diperkuat lewat penindakan pengemplang pajak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan memastikan program prioritas tetap berjalan meski pemangkasan dana TKD (transfer ke daerah) memberi tekanan pada APBD Balikpapan. 

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi di Kota Minyak masih tercatat stabil, sehingga pelaksanaan program pembangunan masih dapat dioptimalkan dengan pengendalian belanja dan efektivitas anggaran.

“Harapannya pada triwulan II 2026 nanti ada perubahan lebih positif,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Apalagi, kata Bagus, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga terus berupaya mencari cara untuk menambah sumber pendapatan baru dalam mengatasi keterbatasan fiskal negara.

Termasuk mencari dana dari pengembalian aset tindakan korupsi, hingga pengemplang pajak yang dapat menambah pendapatan negara.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan TKD Rp1,05 Triliun

“Kalau keuangan sudah bagus, nanti (TKD) akan dikembalikan lagi,” ucap Bagus.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah bergantung pada tiga sumber keuangan dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.

Baik itu dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum, dana bagi hasil (DBH), hingga bantuan keuangan (Bankeu).

“Semoga bisa bertambah nominal bantuannya, karena prosesnya kita jaga kemarin, agar tidak berkurang,” imbuhnya.

Bagus optimis nominal bantuannya keuangan dari pusat bisa saja bertambah jika kondisi ekonomi negara membaik.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Pemotongan TKD Tak Pengaruhi Layanan JKN di Balikpapan

Pihaknya siap menjaga kondisi keuangan daerah tetap defisit. Sehingga jika mendapat penambahan anggaran, pemkot Balikpapan mengoptimalkan alokasi dana.

“Tapi kalau ada tambahan dana, biasanya masuk dalam APBD Perubahan, tidak mungkin tiba-tiba, harus dibahas lagi dengan DPRD,” pungkas Bagus. (*)