DBH Terpangkas, DPRD Balikpapan Tekankan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas Utama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan baru dalam tata kelola pembangunan daerah Balikpapan. 

Kondisi fiskal yang menyempit mendorong Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD melakukan evaluasi komprehensif terhadap sejumlah proyek infrastruktur, dengan menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan dan tidak boleh tersingkir dalam situasi fiskal yang serba terbatas.

Fokus ini juga menjadi kata kunci utama agar pembangunan tetap mengarah pada kebutuhan vital masyarakat.

Sejumlah proyek infrastruktur kini tengah dievaluasi agar sejalan dengan kemampuan fiskal yang kian terbatas.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, menilai momentum ini penting untuk mengarahkan energi pemerintah daerah pada program yang berdampak langsung terhadap warga, bukan sekadar proyek fisik yang sifatnya komplementer atau belum mendesak.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Terima Pernyataan Sikap LPDKT-KU, Terkait Pemangkasan DBH

Ia menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi layanan dasar yang wajib dipastikan tetap berjalan meski proyek pelebaran jalan atau tembusan sementara harus dievaluasi kembali.

"Banyak program fisik seperti pelebaran atau jalan tembusan yang mungkin akan kami evaluasi kembali. Tapi dua hal yang tidak bisa dikompromikan adalah pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Ari menilai tantangan fiskal tersebut menuntut DPRD dan pemerintah kota lebih kreatif dalam mencari solusi.

Salah satu pendekatan yang mulai dibahas adalah skema pembangunan bertahap dan pembukaan peluang kemitraan dengan pihak swasta.

"Kalau menunggu kondisi anggaran stabil, pembangunan bisa terus tertunda. Harus dimulai dulu, meski bertahap, supaya target pelayanan publik tetap berjalan," jelasnya.

Baca juga: Wagub Kaltim Minta Daerah Tidak Berpangku Tangan pada DBH, Dorong Peningkatan PAD

Ia menambahkan, salah satu proyek yang kini menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas kesehatan di Balikpapan Timur, wilayah dengan pertumbuhan penduduk pesat namun minim sarana medis memadai.

Menurut Ari, jarak yang jauh dari pusat kota sering menyulitkan warga ketika terjadi keadaan darurat.

"Bukan hanya bicara soal gedung, tapi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Itu yang harus dijawab lewat pembangunan bertahap," tegasnya.

DPRD, lanjutnya, juga terbuka terhadap berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Strategi ini dinilai realistis agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

"Yang kami perjuangkan bukan hanya proyek per dapil, tapi kepentingan seluruh warga Balikpapan. Ini tanggung jawab kolektif," pungkasnya. (*)