Tingkatkan PAD Kaltim, Rudy Mas'ud Optimalkan Perusda hingga Buru Kepatuhan Pajak dari Pengusaha

"Kita dorong tertib pajak dan retribusi, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita, dan mereka adalah kewajibannya untuk memberikan pajaknya kepada daerah," tegasnya.

Untuk informasi tambahan, berdasarkan laporan OPD terkait yang diterima Gubernur, hingga 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim telah mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun.

Rinciannya, pajak daerah terealisasi Rp5,3 triliun dari target Rp8,4 triliun atau 63,03 persen.

Retribusi daerah mencapai Rp895 miliar atau 83,66 persen, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp319 miliar atau 71,06 persen.

Capaian yang cukup menggembirakan terlihat dari pos lain-lain PAD yang sah, yang melampaui target hingga 323 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp373 miliar.

Perlu diketahui, pajak yang dipungut oleh provinsi akan dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui mekanisme bagi hasil.

Seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hingga saat ini, Pemprov Kaltim telah menyalurkan dana bagi hasil pajak secara langsung melalui sistem split bill sebesar kurang lebih Rp800 miliar sejak Januari 2025.

Di tahun 2025 ini diproyeksikan akan disalurkan sekitar Rp4,8 triliun dari hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada seluruh kabupaten dan kota apabila target pendapatan dapat tercapai. 

Tantangan Efisiensi

Rencana efisiensi anggaran di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. 

Meskipun berkomitmen pada prinsip efektivitas anggaran, DPRD memastikan agenda vital seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai sarana peningkatan kapasitas anggota dewan tetap akan dijalankan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci agar anggaran lebih bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Namun hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas kinerja lembaga legislatif.

Baca juga: DPRD Kaltim Sambut Audiensi FISIP Unmul, Dorong Sinergi Penguatan Pendidikan Tinggi

“Kita tentu sepakat bahwa efisiensi itu penting, supaya anggaran lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bimtek sebagai kegiatan peningkatan kapasitas anggota dewan tetap dijadwalkan sesuai rencana kerja yang ada,” kata Ananda Moeis, Selasa (4/11/2025).

Seiring dengan desakan efisiensi, DPRD Kaltim segera menjadwalkan rapat strategis bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim.