Tingkatkan PAD Kaltim, Rudy Mas'ud Optimalkan Perusda hingga Buru Kepatuhan Pajak dari Pengusaha

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kaltim siapkan beberapa strategi untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Gubernur Rudy Mas'ud minta pengusaha taat membayar pajak
• Pemprov Kaltim juga akan mengoptimalkan Perusda sebagai sumber pendapatan daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiasat untuk mencari cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa strategi tengah disusun agar PAD meningkat dan kemandirian fiskal daerah bisa tercapai.

Apalagi dana transfer daerah dari pusat berkurang signifikan.

Sementara pembangunan dan janji-janji kampanye Rudy Mas'ud dan Seno Aji tetap harus direalisasikan.

Baca juga: Pendataan Aset Jadi Strategi Kaltim Atasi Pemangkasan Dana Transfer

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud menegaskan, daerah ini memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian fiskal mengingat sumber daya dan peluang ekonomi yang dimiliki.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas kegiatan-kegiatan terkait anggaran perubahan 2025 dan persiapan anggaran 2026, serta strategi peningkatan PAD.

"Yang hari ini Kaltim harus bisa mandiri secara fiskal. Kita punya potensi untuk itu, kita bisa mandiri secara fiskal," ujar Gubernur Kaltim, Rudy Masud, Senin (3/11/2025).

Susun Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk mewujudkan target kemandirian fiskal tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah langkah strategis. 

Salah satunya adalah penyusunan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Rudy juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

"Banyak juga kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya adalah perusda-perusda kita yang harus kita optimalkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita," jelasnya.

Buru Ketaatan Pajak Pengusaha

Dalam upaya mendorong kemandirian fiskal, Pemprov Kaltim mengambil langkah strategis dengan menggelar pertemuan langsung dengan ratusan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur.

Pertemuan yang digelar di Jakarta itu melibatkan pelaku bisnis, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Efisiensi Anggaran di Tengah Keterbatasan Fiskal, Tantangan Bagi DPRD Kaltim

Pertemuan tersebut menghadirkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan.

Tujuannya adalah memastikan kepatuhan perpajakan dan retribusi dari seluruh pelaku usaha.

"Kita dorong tertib pajak dan retribusi, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita, dan mereka adalah kewajibannya untuk memberikan pajaknya kepada daerah," tegasnya.

Untuk informasi tambahan, berdasarkan laporan OPD terkait yang diterima Gubernur, hingga 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim telah mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun.

Rinciannya, pajak daerah terealisasi Rp5,3 triliun dari target Rp8,4 triliun atau 63,03 persen.

Retribusi daerah mencapai Rp895 miliar atau 83,66 persen, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp319 miliar atau 71,06 persen.

Capaian yang cukup menggembirakan terlihat dari pos lain-lain PAD yang sah, yang melampaui target hingga 323 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp373 miliar.

Perlu diketahui, pajak yang dipungut oleh provinsi akan dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui mekanisme bagi hasil.

Seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Hingga saat ini, Pemprov Kaltim telah menyalurkan dana bagi hasil pajak secara langsung melalui sistem split bill sebesar kurang lebih Rp800 miliar sejak Januari 2025.

Di tahun 2025 ini diproyeksikan akan disalurkan sekitar Rp4,8 triliun dari hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada seluruh kabupaten dan kota apabila target pendapatan dapat tercapai. 

Tantangan Efisiensi

Rencana efisiensi anggaran di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. 

Meskipun berkomitmen pada prinsip efektivitas anggaran, DPRD memastikan agenda vital seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai sarana peningkatan kapasitas anggota dewan tetap akan dijalankan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci agar anggaran lebih bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Namun hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas kinerja lembaga legislatif.

Baca juga: DPRD Kaltim Sambut Audiensi FISIP Unmul, Dorong Sinergi Penguatan Pendidikan Tinggi

“Kita tentu sepakat bahwa efisiensi itu penting, supaya anggaran lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bimtek sebagai kegiatan peningkatan kapasitas anggota dewan tetap dijadwalkan sesuai rencana kerja yang ada,” kata Ananda Moeis, Selasa (4/11/2025).

Seiring dengan desakan efisiensi, DPRD Kaltim segera menjadwalkan rapat strategis bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim. 

Rapat ini bertujuan untuk merevisi Peraturan APBD 2026 yang diperkirakan akan menyusut signifikan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.

“Ini sekaligus dijadikan momentum untuk menguatkan peran dan kinerja dewan di tengah tantangan fiskal,” tukas politikus PDIP ini.

Ananda Moeis berharap agar semangat efisiensi ini berujung pada peningkatan kualitas fungsi legislasi.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud Bertemu Gubernur Rudy Masud, Bahas Strategi Peningkatan PAD

Ia juga menekankan komitmen dewan untuk tetap fokus pada tugas pokoknya di tengah keterbatasan dana.

“Harapannya, kinerja anggota DPRD bisa lebih baik lagi, lebih bermanfaat, dan benar-benar menjalankan fungsi utamanya: pengawasan, budgeting (penganggaran), serta pembentukan Perda yang saat ini juga sedang berjalan,” tandasnya. (TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/Mohammad Fairoussaniy)