Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Efisiensi Anggaran di Tengah Keterbatasan Fiskal, Tantangan Bagi DPRD Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci agar anggaran lebih bermanfaat.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rencana efisiensi anggaran di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Kaltim menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Meskipun berkomitmen pada prinsip efektivitas anggaran, DPRD memastikan agenda vital seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai sarana peningkatan kapasitas anggota dewan tetap akan dijalankan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci agar anggaran lebih bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Namun hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas kinerja lembaga legislatif.
Baca juga: DPRD Kaltim Sambut Audiensi FISIP Unmul, Dorong Sinergi Penguatan Pendidikan Tinggi
“Kita tentu sepakat bahwa efisiensi itu penting, supaya anggaran lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bimtek sebagai kegiatan peningkatan kapasitas anggota dewan tetap dijadwalkan sesuai rencana kerja yang ada,” kata Ananda Moeis, Selasa (4/11/2025).
Seiring dengan desakan efisiensi, DPRD Kaltim segera menjadwalkan rapat strategis bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Rapat ini bertujuan untuk merevisi Peraturan APBD 2026 yang diperkirakan akan menyusut signifikan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
“Ini sekaligus dijadikan momentum untuk menguatkan peran dan kinerja dewan di tengah tantangan fiskal,” tukas politikus PDIP ini.
Ananda Moeis berharap agar semangat efisiensi ini berujung pada peningkatan kualitas fungsi legislasi.
Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud Bertemu Gubernur Rudy Masud, Bahas Strategi Peningkatan PAD
Ia juga menekankan komitmen dewan untuk tetap fokus pada tugas pokoknya di tengah keterbatasan dana.
“Harapannya, kinerja anggota DPRD bisa lebih baik lagi, lebih bermanfaat, dan benar-benar menjalankan fungsi utamanya: pengawasan, budgeting (penganggaran), serta pembentukan Perda yang saat ini juga sedang berjalan,” tandasnya. (*)
| Pemkot Balikpapan Harap TKD Pulih dari Pengembalian Aset Korupsi dan Pajak Nunggak |
|
|---|
| Pendataan Aset Jadi Strategi Kaltim Atasi Pemangkasan Dana Transfer |
|
|---|
| Pemkot Balikpapan Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan TKD Rp1,05 Triliun |
|
|---|
| DBH Terpangkas, DPRD Balikpapan Tekankan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas Utama |
|
|---|
| Dana Transfer Dipangkas Besar-besaran, Gubernur Khofifah Pasang Badan Lindungi Bansos Warga Jatim |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20250427Wakil-Ketua-DPRD-Kaltim-Ananda-Emira-Moeis.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.