Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi: Wajib Pajak Adalah Urat Nadi Pembangunan di Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Wajib pajak merupakan jantung pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap banyak tumbuh wajib pajak lainnya yang dapat menambah pendapatan asli daerah.

"Karena wajib pajak itu adalah urat nadi, jantung hati dari pembangunan Kabupaten Kutai Timur," ujar Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, Minggu (9/11/2025).

Baca juga: Bapenda Kutim Capai 85 Persen Realisasi PAD, 2 Bulan Akhir Bakal Dikejar 100 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur juga berharap dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan UMKM sehingga pajak bisa bertambah.

Salah satu potensi pajak yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah parkir. Pemkab Kutai Timum berharap usaha pemungutan pajak melalui jasa perparkiran dapat lebih dimaksimalkan retribusinya.

"Kita mendorong terutama parkiran. Parkiran kita berharap usaha pemungutan pajak melalui jasa perparkiran itu bisa lebih dimaksimalkan retribusinya," imbuhnya.

Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk dalam dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, cukup mempengaruhi keuangan daerah, terutama belanja pegawai, operasional, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dari segala sektor yang berpotensi.

Tak hanya itu, pariwisata juga menjadi salah satu potensi utama yang dapat dikembangkan di Kutai Timur. 

Pemkab Kutim berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan luar daerah dengan menyediakan fasilitas hiburan dan tempat-tempat pariwisata yang memadai.

"Kita kepingin ada wisatawan lokal, itu tentu fasilitas hiburan dan sebagainya yang penting disiapkan, seperti tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat alam ya, misalnya pantai, hutan, dan sebagainya," jelasnya.

Akan tetapi, kata dia, peningkatan infrastruktur menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Kutai Timur. 

Pemkab Kutim berharap Pemerintab Pusat dapat membangun infrastruktur langsung di lokasi yang memiliki potensi-potensi pariwisata yang sudah didorong.

Ia menilai penurunan TKD dari Pusan ke Daerah, ada ketidakpercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Maka seharusnya, Pemerintah Pusat tidak hanya memangkas TKD begitu saja, melainkan ada sumbangsih dalam membangun infrastruktur di daerah yang masih akan berkembang.

"Ya kita berharap Pusat bisa membangun langsung di potensi-potensi pariwisata di daerah kita, sudah kita dorong sih kepada Menteri Keuangan," imbuhnya.

Pemkab Kutim sudah menyampaikan usulan ke Dirjen Keuangan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kutai Timur. 

Ada beberapa tempat yang memang menghasilkan pendapatan dan meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah berharap dapat mewujudkan potensi-potensi yang ada di Kutai Timur. 

"Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Pusat untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah," pungkasnya. (*)