Bapenda Kutim Capai 85 Persen Realisasi PAD, 2 Bulan Akhir Bakal Dikejar 100 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan ‘Reward dan Gebyar Pajak Daerah’ sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kepala Bapenda Kutai Timur, Syahfur, menjelaskan bahwa inisiatif ini sangat krusial, terutama di tengah kondisi penerimaan daerah yang sempat mengalami penurunan. 

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi stimulan positif bagi para Wajib Pajak (WP).

"Ini salah satu upaya kami juga untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kutai Timur.

Baca juga: 44 Wajib Pajak Terima Penghargaan, Kutim Dorong Pajak Sarang Walet untuk Tingkatkan PAD

"Ini kita memberikan reward dan gebyar salah satunya untuk menumbuhkan minat mereka dan kepatuhan mereka ke depan untuk lebih optimal lagi dalam membayar pajak daerah," ujar Syahfur, Kamis (6/11/2025).

Kriteria penerima reward didasarkan pada kepatuhan pembayaran pajak yang konsisten serta tidak adanya tunggakan pajak selama periode tertentu.

Pihaknya telah menyeleksi WP dari 11 jenis pajak daerah yang dikelolanya.

Kata dia, dari masing-masing 11 jenis pajak daerah, Bapenda mengambil kurang lebih 10 WP terbaik untuk diberikan reward dan perhatian, yakni yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pajak sarang burung walet.

Baca juga: Viral! Pria Nekat Curi Sepeda Merk Odessy di Area Parkir SMPN 3 Sangatta

Syahfur menambahkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga hari ini sudah mencapai kurang lebih 85 persen dari total target, dengan 6 jenis pajak ada yang telah mencapai target 100 persen. 

Jenis pajak yang sudah 100 persen tersebut antara lain pajak hotel, hiburan, mineral bukan logam dan batuan (minerba), PBB, dan pajak restoran.

Meskipun menghadapi tantangan dalam upaya optimalisasi ini, Bapenda Kutim berkomitmen untuk terus berkoordinasi.

"Kita akan membentuk tim terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, Bapenda provinsi, hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, untuk meningkatkan soliditas pengawasan dan penggalian potensi pendapatan daerah," pungkasnya. (*)