Bawaslu Kaltim Fasilitasi Audit Kinerja Anggota Dewan Sekaligus Bahas RUU Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa proses demokrasi tidak berhenti setelah surat suara dicoblos. 

Publik berhak mendapat ruang untuk mengevaluasi dan "menagih" kinerja para anggota dewan yang telah mereka pilih.

Menjembatani hal ini, Bawaslu Kaltim menggandeng Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, dalam forum penguatan kelembagaan yang digelar di Hotel Mercure, Samarinda, Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Bawaslu Kaltim Ingatkan KPU, Data Pemilih Harus Diperbarui Agar Hak Warga Tak Hilang

Acara ini sengaja melibatkan spektrum masyarakat yang luas, mulai dari tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto mengungkapkan tujuan utama kegiatan agar memberikan ruang transparansi yang jujur antara pemilih dan yang terpilih.

"Melalui kegiatan ini, kita mau kasih ruang kepada masyarakat untuk pertama, mereka bisa mengetahui bagaimana kinerja anggota dewan yang terpilih lewat proses pemilu. Apakah itu menjawab harapan publik atau tidak?,” kata Hari.

Forum ini, lanjut Hari, diharapkan dapat menyentuh persoalan riil di masyarakat. 

Dengan tema "Optimalisasi Peran Komisi II DPR RI Dalam Konsolidasi Demokrasi," juga mendengar langsung pendapat masyarakat mengenai Rencana Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Serta memberi kesempatan publik menyampaikan harapan lain yang sesuai dengan kewenangan Komisi II untuk diperjuangkan di tingkat pusat.

"Ketika mereka (Komisi II) hadir di Kaltim, apa-apa saja harapan masyarakat bisa mereka sampaikan untuk dibawa," imbuh Hari.

Demokrasi Bukan Sekadar Pelantikan

Hari juga menekankan, Bawaslu ingin memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa esensi demokrasi jauh melampaui sekadar memilih seseorang di bilik suara.

"Bawaslu ingin memberikan pemahaman bahwa demokratisasi itu bukannya sekedar masyarakat memilih seseorang di bilik suara, lantas ada seorang yang dilantik (menjadi) anggota DPR, DPD, Bupati, Gubernur, (atau) Presiden," tandas ya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim, Edi Oloan Pasaribu blak-blakan bahwa Pemilu 2024 menjadi cermin besar yang menuntut adanya evaluasi, koreksi, dan perbaikan regulasi secara signifikan.

Isu yang paling ia tekankan adalah praktik politik uang yang sudah menjadi rahasia umum.