Walikota Samarinda Andi Harun Pilih Intervensi Lingkungan daripada Relokasi Sekolah Terdampak Banjir

Tak sampai di situ saja, Walikota Samarinda Andi Harun juga memaparkan permasalahan yang berbeda muncul pada kawasan pendidikan di Jalan Proklamasi Kecamatan Sungai Pinang yang menaungi tiga sekolah sekaligus yakni SMPN 48, SDN 004, dan SDN 016. 

Kelebihan kapasitas membuat salah satu sekolah harus dipindahkan untuk mengurangi kepadatan aktivitas pembelajaran.

“Artinya kondisi siswanya sudah sangat besar untuk sekolah yang seharusnya tidak menampung sebesar itu. Di rapat terakhir, SMP-nya yang akan kita relokasi keluar. Mudah-mudahan dananya cukup, 2026 kita akan bangun SMP-nya,” katanya.

Namun proses tersebut belum dapat dijalankan lantaran keterbatasan lahan. Dua lokasi milik Pemkot yang berada di Perumahan Borneo dan di dekat kawasan pemakaman Tionghoa tidak memenuhi standar kelayakan.

Lahan di Perum Borneo dinilai terlalu kecil, sementara lahan dekat pemakaman memiliki potensi longsor.

“Setelah kita ukur, terlalu jauh yang berdekatan dengan kuburan itu juga potensi lahannya agak berbahaya karena ada ancaman potensi longsor juga sewaktu-waktu. Sementara di Perum Borneo itu satu kawasan tanah kita juga terlalu kecil, hanya kurang lebih 3 ribuan. Di samping itu juga jauh dari posisi sekolah yang ada sekarang,” jelasnya.

Pemkot kini terus mencari lahan yang lebih representatif dengan target relokasi SMPN 48 mulai dilakukan tahun depan.

Setelah itu, dua SD di kawasan yang sama diharapkan memiliki ruang yang lebih memadai untuk beroperasi.

Walikota Andi Harun menegaskan bahwa seluruh proses ini masih dibahas secara terintegrasi oleh tim teknis lintas perangkat daerah.

Kajian tersebut mencakup perhitungan anggaran, metode penanganan banjir, analisis cut and fill, hingga rencana pembangunan gedung sekolah baru.

“Berapa biayanya masih dibahas. Jadi ini tidak hanya Disdikbud tapi juga melibatkan PUPR karena ada analisis tadi cut and fill, mengatasi banjir bagian SDA, dan seterusnya,” pungkasnya. (*)