Taraf Hidup Warga Berau Membaik, Kemiskinan Menyusut Sepanjang 2021–2024

Ringkasan Berita:

• Kemiskinan Berau turun dari 6,3 persen menjadi 5,08 persen, melampaui target pemerintah 5 persen.
• Indeks P1 dan P2 anjlok, menunjukkan perbaikan signifikan pada kualitas hidup masyarakat.
• Wilayah pesisir dan pedalaman masih rentan, Pemkab diminta memperkuat kebijakan berbasis wilayah dan efektivitas belanja sosial.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengumumkan capaian signifikan dalam penurunan angka kemiskinan sepanjang periode 2021–2024.

Berdasarkan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), tingkat kemiskinan Berau tercatat turun dari 6,3 persen menjadi 5,08 persen, melampaui target pemerintah yang dipatok pada angka 5 persen.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa penurunan ini menjadi bukti efektivitas program lintas sektor yang dijalankan pemerintah.

Ia menyebut data LP2KD menjadi pedoman penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Berau Turun, Ketua DPRD Terus Ingatkan Soal Stunting

“Dari data yang saya terima, target penurunan adalah 5 persen, tercapai 5,08 persen dari sebelumnya 6,3 persen. Beberapa aspek memang masih sedikit belum memenuhi target, tetapi capaiannya tetap positif,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Tak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, kualitas hidup masyarakat juga menunjukkan perbaikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun drastis dari 0,95 ke 0,41, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merosot dari 0,20 menjadi 0,07.

Gamalis menjelaskan, penurunan tersebut tak lepas dari sinergi berbagai pihak melalui program seperti bantuan sosial, pemberdayaan kampung, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Baca juga: Bantah Narasi Indonesia Gelap, Prabowo Sebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun

“Jadi tak hanya populasi warga dalam kategori miskin yang berkurang, tetapi taraf hidup mereka juga semakin membaik,” tegasnya.

Meski demikian, Pemkab Berau belum ingin berpuas diri.

Tantangan terbesar masih berada di wilayah pesisir dan pedalaman, terutama kelompok perempuan dan anak-anak yang tergolong rentan terhadap kemiskinan.

Efektivitas belanja publik juga menjadi perhatian.

Baca juga: Rudy Masud Akui Kemiskinan dan Pengangguran Masih Jadi Momok di Kaltim: Banyak Anak tak Lulus SMA

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp571 miliar atau 10,87 persen dari APBD untuk program pengentasan kemiskinan, namun elastisitas belanja sosial masih berada di angka moderat -0,18.

“Data yang akurat, kebijakan berbasis wilayah, dan kolaborasi lintas sektor harus diperkuat agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Ini adalah misi lintas generasi,” tandas Gamalis. (*)