Komitmen Dukung IKN, Pemkab Paser Dorong Pembangunan Bendungan Lambakan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser berkomitmen mendukung Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersinergi dengan pemerintah pusat.

Dukungan tersebut diperkuat dengan hadirnya Bupati Paser, Fahmi Fadli dalam Rapat Kerja (Raker) Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Otorita IKN, Gubernur Kaltim, dan kepala daerah yang menjadi mitra strategis IKN pada 21 November lalu.

Dalam rapat kerja tersebut, membahas terkait sinergi pembangunan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendukung percepatan pembangunan IKN serta penguatan konektivitas antar daerah.

Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan bahwa Raker tersebut menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Baca juga: Wapres Gibran Pastikan IKN Nusantara di Kaltim Punya Linimasa, Bukan Proyek Mendadak

"Para kepala daerah berkesempatan menyampaikan usulan, sinkronisasi program, serta merumuskan strategi percepatan pembangunan wilayah Timur I sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan IKN," terang Fahmi.

Pemkab Paser dalam hal ini berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus motor pertumbuhan ekonomi regional.

Salah satu program yang didorong dan diusulkan Pemkab Paser ialah, pembangunan Bendungan Lambakan yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bendungan itu sempat menjadi PSN, pembangunannya membawahi dua kabupaten dan memiliki potensi menjadi sumber energi terbarukan karena dapat menghasilkan 18,8 megawatt listrik," terang Fahmi.

Menurutnya, pembangunan bendungan tersebut akan memiliki dampak positif terhadap dua wilayah mitra strategis IKN.

"Bendungan lambakan mampu mereduksi banjir hingga ke wilayah hilir sebesar empat puluh persen dan memiliki kapasitas air hingga lima ribu liter per detik," pungkasnya.

Baca juga: IKN Nusantara dan Revolusi Bangunan Cerdas, Saat AI Menyatu Bersama Alam

Sementara itu, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua di IKN berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, yang terbagi dalam tiga batch pekerjaan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. 

"Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun," tandas Basuki. (*)