Fraksi PDIP DPRD Kaltim Tekankan Program Pro Rakyat Akibat Pemangkasan Anggaran Pusat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun merespon kondisi APBD 2026 yang menyusut hingga Rp15 triliun dari yang telah disepakati.

Ia menekan bahwa APBD Kaltim 2026 mesti dibelanjakan untuk kepentingan yang pro rakyat.

Bukan hanya pada sektor pos belanja pegawai, hingga menaikkan tunjangan para pejabat yang menurutnya belum diperlukan karena adanya efisiensi.

“Kami tetap mendukung jika pro rakyat. Kalau anggaran lebih banyak kepada operasional pegawai misalnya, nah ini kita kritisi. Karena ada OPD, biaya operasional pegawai, TPP maupun gaji, itu sampai 80 persen dari total anggaran OPD-nya, dimana program kerakyatannya? 20 persen belum tentu ke rakyat, nah ini perlu kita telaah betul–betul,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).

Sebelumnya, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp21,35 triliun pada awal September lalu, tepatnya Senin (8/9/2025).

Baca juga: Fender Jembatan Mahakam Samarinda Belum Diperbaiki, Ketua DPRD Kaltim Ungkap Potensi Bencana

Rincian KUA-PPAS 2026 sendiri, Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini menetapkan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun. 

Dengan komposisi pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun (dipangkas), dan lain-lain pendapatan Rp362,03 miliar.

Sementara ada proyeksi Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp900 miliar.

Dari yang disepakati Rp21,35 triliun terdapat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp6 triliun di postur pendapatan transfer sehingga APBD 2026 terpangkas menjadi Rp15 triliun.

Samsun melihat, angka ini tentu perlu dimaksimalkan agar rakyat menikmati APBD ke depan.

“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar pro rakyat dan APBD kita terukur penggunaannya. Nota keuangan kemungkinan terlambat, tapi tetap mesti ditelaah dengan teliti,” jelasnya.

PDI Perjuangan di DPRD Kaltim, ditegaskan Samsun akan terus menyuarakan program kerakyatan, sehingga APBD termaksimalkan dalam penggunaannya, serta menyasar program yang langsung ke masyarakat.

Baca juga: DPRD Kaltim Desak Percepatan Perbaikan Fender Jembatan Mahakam Samarinda

“Kita akan terus mendorong pemerintah agar teliti dalam perencanaan anggaran dan kesepakatan bersama untuk pro rakyat,” tandas Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini. (*)