Pemprov Kaltim akan Revitalisasi Terminal Sungai Kunjang Samarinda Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan revitalisasi Terminal Sungai Kunjang akan dilaksanakan tahun depan. 

Terminal yang menjadi aset Pemprov ini telah lama dalam kondisi memprihatinkan dan menuai keluhan dari masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa dana untuk proyek revitalisasi terminal tersebut sudah tersedia dalam perencanaan anggaran.

"Sungai Kunjang 2026 kan, sudah ada anggarannya," ujarnya, Senin (24/11/2025).

Fasilitas penunjang mobilitas antarwilayah dengan tipe B di Bumi Etam ini diresmikan pada 24 Juni 1989 oleh Walikota Samarinda saat itu, H.A. Waris Husain. 

Awalnya dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda, pengelolaan terminal kemudian beralih ke Pemprov Kaltim pada 18 Desember 2018.

Baca juga: Terminal Bayangan Tak Berdampak Bagi Pedagang di Terminal Sungai Kunjang Samarinda

Urgensi revitalisasi semakin mendesak mengingat banyak penumpang yang lebih memilih menggunakan terminal bayangan di tepi Jalan APT Pranoto, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, ketimbang terminal resmi yang ada.

Meski belum bisa merinci nominal pasti anggaran yang dibutuhkan, Seno Aji menegaskan bahwa pengerjaan dan penyelesaian proyek revitalisasi ditargetkan tuntas dalam tahun depan.

"Iya dong, harus dong," tegasnya saat dikonfirmasi mengenai kepastian pengerjaan di tahun depan.

Seno berharap anggaran yang tersedia nantinya dapat dikelola dengan baik oleh Dinas Perhubungan sebagai leading sector dalam proyek ini.

"Nah mudah-mudahan bisa segera dijalankan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2026." turturnya.

Sementara itu, Plt Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Heru Santosa, menyatakan pihaknya telah berupaya melakukan pembenahan terminal Pemprov di Kota Tepian tersebut. 

Meskipun sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran, Heru memastikan revitalisasi ini menjadi program prioritas sehingga tidak akan ditunda lagi.

Dari sisi persyaratan teknis, menurut Heru, semua dokumen telah disiapkan secara lengkap. Mulai dari dokumen Masterplan, Detail Engineering Design (DED), hingga sertifikat lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah tersedia.

"Kriterianya sudah lengkap. Semua dokumen tersedia. Tinggal menunggu alokasi dana. Informasi yang ada cukup memberi harapan," jelasnya.

Dishub mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp35 miliar berdasarkan kajian yang telah dikerjakan sejak 2025. 

Baca juga: Revitalisasi Terminal Sungai Kunjang Samarinda Terhambat Akibat Efisiensi Anggaran

Dana tersebut nantinya bersumber dari APBD 2026 yang saat ini masih dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

"Finalnya kemungkinan dibahas di Banggar. Dari pimpinan sudah ada sinyal positif. Itu yang kami tunggu," pungkasnya.(*)