Pedagang Pasar Segiri Samarinda Respons Pilkada via DPRD, Pilih Golput karena Tak Percaya

Ringkasan Berita:

• Wacana Pilkada melalui DPRD mendapat respons kritis dari warga Samarinda.
• Seorang pedagang Pasar Segiri memilih golput karena mengaku tidak percaya pada wakil rakyat.
• Ketidakpercayaan itu dipicu persepsi maraknya korupsi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Ketidakpercayaan terhadap elite politik mendorong sebagian warga memilih golongan putih (golput) menyusul mencuatnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Sikap itu salah satunya disampaikan Niki, pedagang di Pasar Segiri Samarinda, yang menyatakan enggan menggunakan hak pilihnya jika Pilkada tak lagi dilakukan secara langsung.

Niki ditemui saat berjualan di antara tumpukan bawang dan cabai di Pasar Segiri, Rabu (12/1/2026).

Ia menilai praktik korupsi tetap marak, terlepas dari mekanisme pemilihan yang digunakan.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD Mencuat, Pemprov Kaltim bisa Hemat Anggaran Hingga Rp1,2 Triliun

"Negara kita banyak koruptornya. Kita memilih juga sama saja korupsi terap ada. Memang perilaku korupsi tergantung pribadinya masing masing. Yang jelas demokrasi ketika dipilih rakyat hasilnya pelaku atau pejabat korupsinya banyak kemudian tak dipilih juga korupsinya banyak. Pejabatnya banyak korupsi," ungkapnya, sembari melayani pembeli bawang kupasan.

Menurut Niki, dirinya tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, namun memilih tidak terlibat dalam proses politik yang dinilainya tak membawa perubahan.

Setelah mengetahui wacana Pilkada ditentukan DPRD, ia menyatakan tidak akan menentukan sikap politik atau memilih abstain.

"Fenomena golongan putih atau Golput merebak di sejumlah wilayah saya dan sejumlah sejumlah Samarinda saa pemilihan umum. Karena mau dipilih bagaimana saja tetap korupsi, jadi saya abstain. Saya sudah tak percaya lagi dengan DPR. Mereka ada memang reses ke kawasan tempat tinggal warga tapi warga tak pernah lihat gerak atau aksi wakil rakyat yang dipilih membuat kepercayaan warga sirna," katanya.

Baca juga: Wacana Pilkada Melalui DPRD, Sejarawan Kaltim Muhammad Sarip Sebut Mengulang Skema Masa Lalu

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa kepercayaan publik kini lebih banyak tumbuh di antara sesama warga dibandingkan kepada pejabat atau lembaga politik.

"Saya lebih percaya rakyat. Sekarang banyak warga menolong warga kita ambil contoh pada kejadian bencana ekologis bencana di Sumatera, rakyat sudah mewakilkan daripada percaya pada pejabat atau pemerintah," ucapnya.

Wacana Pilkada melalui DPRD sendiri belakangan kembali mengemuka di tingkat nasional, meski Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun di daerah, isu tersebut sudah memantik respons kritis dari warga, terutama terkait masa depan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. (*)