LBH Samarinda Desak Pemprov Kaltim Cabut Pembatalan Bagi Mahasiswa yang Lolos Program Gratispol

“Dalam verifikasi lanjutan itu dimungkinkan ada penyesuaian, sehingga bantuan tidak lagi diberikan,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan juga menanggapi anggapan bahwa Gratispol tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan.

Ia menilai persepsi itu muncul karena masih terdapat sejumlah item biaya yang tetap harus ditanggung mahasiswa.

“Gratispol bukan berarti seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh. Pemerintah punya keterbatasan anggaran, termasuk batas nilai bantuan dan jenis program studi yang bisa dibiayai maksimal,” bebernya.

Contohnya, kata Baba, program studi yang menelan biaya tinggi seperti kedokteran, membutuhkan anggaran besar setiap semester. 

Dalam kondisi ini, pemerintah disebut hanya mampu memberikan bantuan sebagian.

Untuk itu, mengaku telah mencoba mengkonfirmasi persoalan ini ke biro terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. 

Namun hingga kini, penjelasan utuh belum diperoleh.

“Karena itu kami minta pemerintah provinsi sejak awal menyampaikan skema dan batasan program Gratispol secara terbuka, supaya polemik seperti ini tidak terus berulang,” tandas Baba. (*)