Gratispol Bukan Gratis Total, DPRD Kaltim Minta Pemprov Transparan

Ringkasan Berita:

• Gratispol bukan pendidikan gratis total, melainkan bantuan biaya dengan batasan anggaran dan persyaratan tertentu.
• Mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
• DPRD Kaltim mendesak Pemprov Kaltim transparan, terutama dalam menjelaskan skema, batasan, dan mekanisme Gratispol agar tidak menimbulkan polemik.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov Kaltim, Gratispol pendidikan, kembali menjadi sorotan publik.

Sejumlah keluhan muncul setelah adanya mahasiswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan serta anggapan bahwa program tersebut seharusnya sepenuhnya gratis.

Polemik ini mendorong DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan skema program secara terbuka dan transparan.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa program Gratispol sejak awal bukanlah pembebasan biaya pendidikan secara menyeluruh.

Baca juga: Program Gratispol yang Tidak Pol

Ia menilai, kesalahpahaman di masyarakat terjadi karena istilah “Gratispol” kerap dipersepsikan sebagai pendidikan gratis total.

“Dicoret mungkin karena persoalan beberapa persyaratan yang tidak memenuhi. Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Biro terkait,” ucapnya, Senin (2/1/2026).

Menurutnya, Gratispol pada dasarnya merupakan bentuk bantuan biaya pendidikan dengan batasan anggaran tertentu untuk setiap mahasiswa.

Pemerintah, kata dia, tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan, terutama pada jurusan dengan biaya tinggi.

Baca juga: Persoalan Pembatalan Program Gratispol Bagi Mahasiswa S2 ITK Akhirnya Terselesaikan

“Itu bukan gratis, itu hanya bantuan loh ya. Pemerintah punya batasan nilai, tidak seluruhnya digratiskan. Contohnya kedokteran, kalau (biayanya) di atas 50 juta, mungkin pemerintah hanya menyediakan seberapa,” jelasnya.

H. Baba menilai, program tersebut harus dipahami sebagai bentuk perhatian atau kepedulian pemerintah terhadap anak-anak Kalimantan Timur yang sedang menempuh pendidikan.

Namun, keterbatasan nilai bantuan membuat program ini tidak bisa disamakan dengan pendidikan gratis tanpa syarat.

Ia menekankan pentingnya penjelasan menyeluruh sejak awal kepada masyarakat, khususnya calon penerima manfaat, agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Baca juga: Beasiswa Gratispol Kaltim 2026 untuk Mahasiswa Masih Buka hingga Februari, Ini Cara Daftarnya

“Tapi itu kan bukan gratis, itu hanya bantuan loh ya. Itu hanya bantuan, bukan gratis katanya digratis-gratiskan tapi itu adalah bantuan. Bentuk sayangnya pemerintah terhadap anak-anak Kalimantan Timur itu,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kaltim mendesak Pemprov Kaltim agar menyampaikan skema, persyaratan, serta batasan program Gratispol secara terbuka dan mudah dipahami publik.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang.

“Karena itu kami minta pemerintah provinsi sejak awal menyampaikan skema dan batasan program Gratispol secara terbuka, supaya polemik seperti ini tidak terus berulang,” sambung politikus PDI Perjuangan ini.