Diskominfo Kaltim Telusuri Oknum Penagih Internet Desa, Waspada Tagihan Palsu

Ringkasan Berita:

• Diskominfo Kaltim memastikan tidak ada provider yang mengeluarkan tagihan karena kontrak langsung dengan provinsi.
• Laporan tagihan misterius muncul di Desa Kembang Janggut dan Desa Loa Ulung, Kutai Kartanegara.
• Kepala desa diminta waspada dan segera melapor jika menerima penagihan mencurigakan.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur atau Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mencium adanya indikasi penipuan terhadap program internet gratis desa. 

Hal ini menyusul laporan adanya tagihan misterius yang diterima oleh Kepala Desa Kembang Janggut, Kutai Kartanegara.

Faisal menegaskan bahwa internet gratis melalui program "Gratispol" tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi, sehingga desa tidak seharusnya menerima tagihan apa pun.

"Kita sudah cross-check ke provider, ternyata tidak ada provider mengeluarkan tagihan, karena provider itu berkontrak dengan kami," tegas Faisal, Sabtu (14/2/2026).

Baca juga: Diskominfo Kaltim Ingatkan Internet Gratis Jangan Dipakai untuk Judol atau Sosmed Berlebihan

Faisal merasa janggal jika ada pihak yang mengaku dari provider mendatangi desa untuk menagih pembayaran. 

Pasalnya, 802 desa yang telah teraliri internet gratis semuanya berada di bawah tanggung jawab anggaran Diskominfo Kaltim.

Ia pun telah memerintahkan stafnya untuk menelusuri nomor telepon dan identitas oknum yang mencoba menagih ke desa-desa tersebut.

Kecurigaan semakin kuat setelah adanya laporan serupa dari Desa Loa Ulung, Kutai Kartanegara, yang diteror panggilan telepon hampir setiap jam dengan maksud serupa. 

Baca juga: Desa di Kukar Terima Tagihan Internet GratisPol, Kades Kembang Janggut Cabut Perangkat

Faisal menduga situasi ini sengaja dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara menipu perangkat desa yang kurang mendapatkan informasi.

"Ada indikasi mungkin ya, ada indikasi mungkin ini penipuan. Jadi mohon hati-hati seluruh kepala desa, kita sudah dari awal mengingatkan," ujarnya.

Ia mengimbau kepada seluruh kepala desa di Kalimantan Timur agar tidak melayani permintaan pembayaran dalam bentuk apa pun terkait program Gratispol. 

Jika ditemukan kejanggalan atau penagihan di luar koordinasi resmi, para kepala desa diminta segera melapor ke Kominfo kabupaten/kota atau provinsi guna menghindari kerugian materil.

Baca juga: Setahun Rudy–Seno, 802 Desa di Kaltim Tersambung Internet Gratispol, Ini Dampaknya

Faisal mengingatkan agar identitas setiap penagih diperiksa dengan sangat teliti, mengingat banyaknya modus jahat yang mengatasnamakan instansi resmi di tengah berjalannya program pemerintah.

"Ya, dicek benar-benar, karena situasi begini banyak aja yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik," pungkasnya. (*)