Gratispol Disusupi Penipu, Diskominfo Kaltim Cium Modus Tagihan Palsu Internet Gratis Desa

"Ada fenomena informasi terkait modus yang disinyalir sebagai penipuan gaya baru, yaitu mengaku dari pihak provider untuk menagih tagihan bulanan. Ini harus segera dimitigasi," ujar Saipul, Minggu (15/2) malam.

Menurut Saipul, salah satu kelemahan yang ada saat ini adalah kurangnya sosialisasi dalam bentuk dokumen resmi atau kebijakan tertulis kepada pemerintah desa.

Ia menyarankan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada 802 desa yang telah terpasang fasilitas tersebut.

"Mestinya dari awal disampaikan secara jelas dan tegas secara tertulis kepada seluruh desa. Apakah dalam  bentuk surat edaran atau pemberitahuan, bahwa WiFi yang mereka pakai itu gratis dan sudah dibayar oleh  Pemprov melalui anggaran OPD terkait," tegasnya.

Surat resmi tersebut, lanjut Saipul, setidaknya harus memuat, kapasitas bandwidth yang diberikan, penegasan bahwa biaya bulanan adalah Rp.0 (Gratis) dan keterangan bahwa tagihan sudah dilunasi melalui APBD Provinsi.

"Kalau ada kejelasan tertulis, ini menjadi bentuk mitigasi terhadap potensi penipuan. Jadi kepala desa punya dasar untuk menolak jika ada yang menagih," tambahnya. 

Selain masalah keamanan dari penipuan, Saipul Bahtiar juga menyoroti dua poin krusial lainnya terkait efektivitas program "Gratispol".

Saipul meminta Pemprov Kaltim untuk terbuka mengenai total anggaran yang dialokasikan, baik untuk tahun 2025 maupun proyeksi tahun 2026. 

Hal ini penting untuk memberikan kepastian publik bahwa program ini memang didanai secara serius dan berkelanjutan.

Berdasarkan data, dari 841 desa di Kaltim, sebanyak 802 desa sudah teraliri WiFi (tersisa 39 desa).

Namun, Saipul menilai pola "satu desa satu titik" tidak proporsional.

"Karakteristik desa di Kaltim itu luas sekali, beda dengan kelurahan di Samarinda atau Balikpapan. Kalau hanya satu titik, misalnya di kantor desa saja, itu tidak efektif menjangkau masyarakat luas," ungkap Saipul.

Ia mendorong agar kedepannya titik WiFi gratis ditambah di lokasi-lokasi strategis seperti: lingkungan sekolah, sarana kesehatan (Puskesmas/Pustu), tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya.

"Idealnya dipasang di beberapa titik agar seluruh masyarakat desa benar-benar merasakan manfaatnya untuk kepentingan publik, bukan hanya terbatas bagi perangkat desa saja," tandas Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul ini. (TribunKaltim.co/ Raynaldi Paskalis/ Muhammad Fairoussaniy)