Reses DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur dan Air Bersih, Pengamat Pertanyakan soal Insentif Guru Honor

Ringkasan Berita:

• Pengamat Unmul soroti sikap Golkar dan Gerindra dalam laporan reses DPRD Kaltim.
• Program Gratispol-Jospol dinilai bermasalah secara teknis di lapangan.
• Fraksi fokus pada isu infrastruktur, pangan, dan pelayanan dasar.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Laporan reses DPRD Kaltim, diantaranya dari Fraksi Golkar dan Gerindra lebih banyak persoalan infrastruktur, layanan air bersih dan pembangunan sektor pertanian di Kalimantan Timur.

Isu program pendidikan Gratispol dan janji kenaikan insentif guru honor justru tidak banyak yang disampaikan oleh masyarakat ketika anggora Dewan melakukan reses di tahun anggaran 2025.

Menurut pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, fenomena tersebut bukan tanpa alasan.

Ia menduga terdapat kecenderungan pengalihan fokus dari persoalan teknis program strategis ke isu infrastruktur yang lebih umum dan relatif aman secara politik.

Dugaan Pengalihan Isu

Menurut Saipul, program Gratispol, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.

Baca juga: Usai Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, Kini Anggaran Mobil Dinas DPRD Kaltim Rp 6,8 M Disorot

"Ini sudah menjadi fakta bahwa program tersebut masih ada beberapa kendala. Namun, dalam laporan reses anggota DPRD Kaltim, terutama Fraksi Golkar dan Gerindra seolah tidak menyentuh isu ini.

Apakah memang di daerah reses mereka tidak ada masalah, atau sengaja  silent, agar tidak menjadi bola liar, sorotan di publik?,” ujar Saipul, Sabtu (28/2/2026).

Tak hanya Gratispol, program Jospol (Jalur Optimasi Potensi Lokal) yang mencakup hilirisasi industri, penguatan teknologi, hingga pengembangan UMKM juga tidak menjadi fokus pembahasan.

Saipul menyebut program ini sebagai “program mercusuar” yang menarik secara kampanye, namun dinilai zonk dan belum maksimal dalam implementasi.

Sorotan Insentif Guru Honorer

Salah satu poin krusial yang disorot Saipul adalah janji kenaikan insentif guru honorer dan guru agama.

Ia menilai realisasi kebijakan tersebut sangat dinantikan, mengingat masih banyak guru menerima honor di bawah Rp600 ribu per bulan.

"Insentif guru ini sangat ditunggu. Banyak guru agama yang honornya tidak manusiawi, hanya di bawah Rp 600 ribu. Jika janji ini tidak segera diwujudkan, pemerintah bisa 'kualat'. Berjanji pada orang-orang yang berjuang di jalan yang benar tapi tidak ditepati itu bahaya," tegasnya.

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi hingga Rp 431 Miliar, Gaji Kamaruddin Ibrahim di DPRD Kaltim Dihentikan

Saipul juga menyoroti adanya pola pengalihan isu yang dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan fraksi-fraksi di DPRD.

Fokus pembangunan yang digeser ke infrastruktur jalan kecamatan dianggap sebagai langkah yang kurang tepat sasaran secara kewenangan, karena wilayah tersebut seharusnya menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.

Tentunya semua publik di Bumi Etam, kini menanti keberanian DPRD Kaltim, khususnya fraksi-fraksi pendukung pemerintah, untuk tetap kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan justru menjadi ‘benteng’ yang mendiamkan keluhan masyarakat di akar rumput.

"Pemerintah provinsi sepertinya kewalahan membuktikan janji Gratispol dan Jospol setelah satu tahun memimpin.

Akibatnya, isu sengaja digiring ke infrastruktur antar-kecamatan untuk menutupi ketidaksiapan mereka dalam menjalankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat," tandas Saipul.

Isi Laporan Reses Golkar dan Gerindra

Sebelumnya diberitakan, persoalan program Gratispol–Jospol rupanya tidak terserap fraksi Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung utama Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam masa reses tahun 2026.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Pengunjuk Rasa, Bedah Data Gratispol hingga Transparansi Pendidikan

Tribunkaltim.co mencatat, fraksi Golkar dan Gerindra banyak membahas infrastruktur, pelayanan dasar hingga pertanian.

Tiga isu ini paling banyak disuarakan warga Bumi Etam ke para anggota dewan dari dua partai yang kini ‘berkuasa’ di Kaltim tersebut, dalam pelaksanaan reses masa sidang III DPRD Provinsi Kaltim tahun 2025.

Rekap aspirasi masyarakat hasil kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) yang berlangsung pada 25 Januari–1 Februari 2026 lalu, juga sudah dibacakan pada Rapat Paripurna ke-3 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).

“Berdasarkan aspirasi yang berkembang dari hasil kegiatan reses anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan sekaligus juga saran yang disampaikan sebagian besar masyarakat di seluruh daerah pemilihan (dapil) se-Kaltim menyampaikan aspirasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi peningkatan Jalan Jembatan dan Jalan lingkungan permukiman perbaikan drainase penyediaan air bersih,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, Salehuddin yang diberi mandat dalam membacakan laporan hasil reses.

Menurut Fraksi Golkar, aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kaltim masih perlu dan gencar dilakukan lewat APBD Provinsi Kaltim maupun anggaran pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Jelaskan Program Gratispol, Perbandingannya dengan BKT era Isran-Hadi

Aspirasi yang terhimpun dari hasil kegiatan reses DPRD Kaltim dari fraksi Golkar akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam Musrenbang RKPD tahun anggaran 2027.

“Laporan hasil pelaksanaan reses anggota fraksi Partai Golkar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada masing-masing dapil sebagai bahan pertanggungjawaban serta masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di masa-masa yang akan datang dengan harapan, meski kondisi anggaran saat ini terbatas, tetapi dapat dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sementara, fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim scara Dalam laporannya, menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari konektivitas jalan di Mahakam Ulu hingga ancaman krisis pangan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah diingatkan agar tidak main-main dalam menjaga lahan pertanian produktif yang kini rawan beralih fungsi.

Menyongsong tahun 2025-2026, kebutuhan pangan di Kaltim diprediksi akan melonjak signifikan akibat migrasi penduduk ke IKN.

Baca juga: Rahmad Mas’ud Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Balikpapan, Ketua Rudy Ingatkan Adaptasi atau Punah

Fraksi Gerindra mendesak Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim untuk segera melakukan langkah konkret melalui penguatan dan modernisasi pertanian.

Selain itu, pemerintah provinsi diminta dengan tegas untuk tidak mengalihfungsikan lahan produktif untuk kepentingan lain demi menjaga kemandirian pangan.

"Ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah perlu semakin dikurangi," kata Abdul Rakhman Bolong anggota Fraksi Gerindra yang dipercaya melaporkan hasil reses.

Meski akses jalan dari Kabupaten Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu telah mengalami peningkatan, Fraksi Gerindra menilai hal tersebut belum cukup.

Pemprov diminta terus melobi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung ibu kota kabupaten ke kecamatan, semakin ditingkatkan.

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Serahkan Bantuan Listrik pada 8 Desa di Kutai Timur

Berdasarkan hasil serap aspirasi di lapangan, berikut adalah rangkuman persoalan yang mendesak untuk diselesaikan.

Peningkatan pembangunan jalan kota dan penerangan jalan umum (PJU), normalisasi sungai untuk cegah banjir serta pembangunan sumur bor dan jaringan pipa air bersih, serta perbaikan jaringan telekomunikasi internet dan listrik di daerah pelosok, ini untuk sektor infrastruktur.

Pendidikan dan Kesehatan, fraksi Gerindra mendorong ada renovasi gedung SMA/SMK, pembangunan ruang belajar baru, serta evaluasi masalah zonasi di Samarinda dan Balikpapan.

“Pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat kelurahan dan kemudahan birokrasi pengusulan ambulans, juga dikeluhkan. Hal ini mencakup sektor kesehatan,” imbuhnya.

Pertanian, Perikanan dan Peternakan juga turut dirangkum fraksi Gerindra DPRD Kaltim, mencakup pencetakan sawah baru dan pemenuhan bantuan pupuk serta alat mesin pertanian (alsintan).

Baca juga: 2 DPO Bom Molotov DPRD Kaltim Masih Diburu, Polisi Lacak Lewat IT

Kemudian, pemberian bantuan mesin kapal, jaring, dan permodalan bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Terakhir, pelatihan pertanian bagi generasi muda agar menjadi petani handal.

Catatan lain, peningkatan sarana tempat ibadah dan kelanjutan program umroh bagi pengurus masjid, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelatihan kewirausahaan dan modal bagi UMKM, serta penataan pasar tradisional agar lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat.

“Fraksi Gerindra berharap hasil reses ini menjadi acuan bagi Pemprov Kaltim dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di seluruh pelosok Kaltim,” pungkas Abdul Rakhman Bolong. (*)