Sengketa Tapal Batas Berau–Kutai Timur, Warga Minta Dirikan Posko Keamanan

Ringkasan Berita:

• Sengketa tapal batas Berau–Kutai Timur masih berlangsung dan memicu kekhawatiran warga.
• Dalam mediasi di Kantor Bupati Berau, disepakati rencana pendirian posko keamanan di wilayah perbatasan.
• Warga meminta kejelasan titik koordinat batas wilayah agar konflik tidak berulang.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Sengketa tapal batas antara wilayah Biatan Ulu dan Biatan Ilir di Kabupaten Berau dengan wilayah Kutai Timur (Kutim) masih terus berlangsung.

Warga yang tinggal di sekitar perbatasan pun meminta agar pemerintah segera mendirikan posko keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Permintaan tersebut disampaikan dalam mediasi antara Pemerintah Kampung Biatan Ulu dan Biatan Ilir bersama warga dengan Pemerintah Kabupaten Berau terkait konflik tapal batas dengan kelompok warga Dusun Melawai.

Pertemuan berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (4/3/2026), dengan dihadiri unsur kepolisian, Denramil, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca juga: Tapal Batas Kampung di Berau Belum Tuntas, Sengketa Hambat Administrasi dan Pembangunan

Mediasi digelar menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan yang diklaim oleh kedua belah pihak.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi agar tetap kondusif sembari menuntaskan persoalan batas administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, menyampaikan bahwa dalam mediasi tersebut telah disepakati pembentukan posko keamanan di wilayah perbatasan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran aparat keamanan untuk menjamin rasa aman masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Baca juga: Persoalan Tapal Batas Masih Bergulir, DPRD Berau Ingatkan Konflik di Lapangan 

“Kami meminta untuk adanya posko keamanan dan itu sudah disepakati, kemudian Pemkab Berau berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan menetapkan titik kordinat Pemkab Berau, tapi kami juga ingin Pemkab Kutim melakukan hal yang sama dengan turun ke lapangan,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, kejelasan titik koordinat menjadi hal mendasar untuk mencegah konflik yang berulang di kemudian hari.

Ia bahkan menilai bahwa kedua pihak yang saat ini berselisih belum memiliki patokan koordinat wilayah yang pasti.

“Saya melihat mereka sama-sama tidak memiliki titik kordinat yang pasti. Kami akan bergeser ke kampung ketika posko keamanan juga sudah menuju kampung,” tegasnya.

Baca juga: Posbankum Hadir di Seluruh Desa Kaltim, Layani Penyelesaian Sengketa Warga

Abdul Hafid juga menyoroti kekhawatiran masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan.

Ia menyebut keselamatan keluarga menjadi prioritas utama warga di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil.

“Apalagi masyarakat memikirkan keselamatan masing-masing dari keluarga mereka yang tinggal di sana. Jadi semoga keamanan secepatnya mengamankan kasus tersebut,” katanya. (*)