Bupati Kukar Aulia Rahman Minta Polemik Raperda Pesantren tak Digoreng jadi Kegaduhan Politik

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri buka suara terkait dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kukar pada Senin (11/5/2026) mengenai Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren. 

Polemik mencuat setelah Fraksi PDI Perjuangan melontarkan pernyataan akan memboikot kebijakan pemerintah daerah apabila raperda tersebut tidak masuk pembahasan sidang paripurna.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia menegaskan Pemkab Kukar selama ini justru aktif mendukung dunia pesantren dan meminta polemik tersebut tidak dijadikan bahan mencari sensasi politik, apalagi membawa isu agama ke ruang publik secara berlebihan.

“Saya berani jamin lebih sering saya ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu,” kata Aulia kepada TribunKaltim.co usai menghadiri kegiatan Temu Karya Karang Taruna Kalimantan Timur di Grand Elty Singgasana Hotel Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (12/5/2026).

Baca juga: Bupati Kukar Beri Warning Usai Lantik Pejabat Baru, Aulia Rahman: Tak Sanggup Kerja Silakan Mundur

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas tudingan yang menyebut Pemkab Kukar tidak berpihak kepada pesantren.

Menurut Aulia, keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pesantren selama ini sudah terlihat nyata melalui berbagai program dan aktivitas yang langsung menyentuh para santri maupun lembaga keagamaan.

Ia meminta publik melihat fakta di lapangan terkait hubungan pemerintah daerah dengan kalangan pesantren, organisasi keagamaan, hingga kegiatan keumatan yang rutin dijalankan di Kutai Kartanegara.

“Saya mau tanya ke teman-teman sekarang, siapa yang lebih sering ikut Safari Subuh bersama teman-teman NU, Muhammadiyah, LDII. Teman-teman bisa lihat faktanya,” ujarnya.

Bagi Bupati Kukar, Aulia, dukungan terhadap pesantren tidak cukup hanya diwacanakan lewat pidato atau perdebatan politik di ruang sidang. 

Ia menilai, keberpihakan harus dibuktikan lewat program konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia pun menyebut, saat ini Pemkab Kukar telah menjalankan program bantuan yang menyasar ribuan santri di daerah tersebut.

“Sekarang kita luncurkan program itu untuk 2.662 santri. Jadi menurut hemat saya, sesuatu yang tidak masuk akal kalau dibilang pemerintah daerah tidak mendukung pesantren,” tegasnya.

Bupati Kukar, Aulia mengaku dirinya justru terkejut setelah mengetahui muncul tudingan bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung pesantren. 

Baca juga: Bupati Kukar Tegaskan 60 Persen Tenaga RS AMI Muara Badak Warga Lokal

Meski begitu, Aulia memastikan dirinya tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi kegaduhan politik berkepanjangan, terlebih membawa isu agama ke ruang publik.

Ia mengaku setelah menerima laporan dari Sekretaris Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, dirinya langsung memastikan bahwa raperda tersebut tetap berjalan.