Kejar Target di Tahun 2030, Pansus IV DPRD Samarinda Matangkan Raperda TBC dan HIV di RSUD IA Moeis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Samarinda kian mendekati garis akhir. 

Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda mengunjungi RSUD Inche Abdoel Moeis (RSUD IA Moeis) di Jalan H.A.M.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, pada Jumat (5/6/2026) untuk mendengar langsung masukan dari pihak rumah sakit sebelum regulasi ini dirampungkan.

Ketua Pansus IV Raperda TBC dan HIV/AIDS DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti tidak menampik bahwa lonjakan kasus menjadi alarm yang mendorong lahirnya raperda ini. 

Baca juga: RSUD IA Moeis Samarinda Bakal Perluas Ruang Isolasi TB dan HIV, Berkapasitas 10 Tempat Tidur

Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan semata kekurangan tenaga, tapi absennya payung hukum yang kuat.

"Kami merancang peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan TB dan HIV itu di Kota Samarinda karena peningkatan kasus-kasus itu tinggi," ujarnya.

Puji begitu dia akrab disapa menyebut, kesiapan pemerintah dalam hal SDM, sarana-prasarana, pengobatan, hingga screening masih sangat terbatas. 

Kondisi itu makin kompleks mengingat Samarinda adalah kota terbuka dengan jumlah penduduk yang mendekati satu juta jiwa, belum termasuk warga dari wilayah sekitarnya seperti Kutai Kartanegara yang berbatasan langsung.

Tak hanya TB dan HIV, politikus partai Demokrat itu juga menyoroti meningkatnya kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) di sejumlah puskesmas. 

Fenomena ini, menurutnya, perlu direspons secara serius dalam raperda.

"Itu juga perlu dapat perhatian, itu kan perlu di-screening, apalagi sekarang fenomena LGBT," tegasnya.

Semua itu, kata Puji, semakin memperkuat alasan mengapa regulasi yang benar-benar implementatif sangat mendesak. 

Terlebih, pemerintah memiliki target ambisius untuk mengeliminasi HIV dan TB pada 2030. Target itu, ia nilai, tidak akan tercapai tanpa penguatan dari sisi aturan.

"Nah itu apakah bisa tercapai kalau kita tidak dikuatkan dengan regulasi yang ada, tentunya nanti ada bagaimana kita siapkan tadi SDM-nya, kan nggak boleh mengangkat honorer," katanya.

Soal SDM, ia melihat celah melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sudah berjalan di rumah sakit dan sejumlah puskesmas. 

Dengan status BLUD, fasilitas kesehatan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan tenaga, sehingga kebutuhan SDM bisa dipenuhi tanpa harus terjebak aturan rekrutmen pegawai negeri.