TribunKaltim/

Hetifah Sebut Sertifikat Gratis Komitmen Pemerintah Bantu Rakyat, Ada Pungli SMS ke Nomor Ini

PADA Juli 2017 lalu, Presiden Joko Widodo membagikan 1.535 sertifikat secara langsung kepada masyarakat di Kalimantan Timur

Hetifah Sebut Sertifikat Gratis Komitmen Pemerintah Bantu Rakyat, Ada Pungli SMS ke Nomor Ini
DOK
Hetifah, Anggota DPR RI 

TRIBUNKALTIM.CO - PADA Juli 2017 lalu, Presiden Joko Widodo membagikan 1.535 sertifikat secara langsung kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Ini bukti bahwa pemerintah serius menyukseskan program Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau lebih dikenal sertifikasi tanah gratis kepada masyarakat.

Tentu ini program pro rakyat dan perlu didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pertanahan.

Saat melakukan kegiatan reses di Kota Balikpapan, Hetifah menyempatkan untuk melakukan sosialisasi PTSL kepada masyarakat di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Setelah itu, ia dan rombongan juga melakukan kegiatan sama di Desa Labangka, Penajam Paser Utara.

Baca: Besuk Tahanan di Polres Balikpapan Seperti di Bandara, Ini Kata Wakapolres Yolanda

"Dulu memiliki sertifikat tanah adalah barang langka. Banyak masyarakat kota maupun desa yang memiliki tanah belum tentu memiliki sertifikat. Masyarakat sungkan mengurus karena proses lama dan biaya mahal. Tetapi saat ini sudah berbeda karena pemerintah sedang gencar melakukan pendataan tanah melalui PTSL," ujar Hetifah kepada Tribun.

PTSL adalah pengejewantahan dari program Reforma Agraria yang merupakan bagian dari Nawacita Jokowi-JK. Sudah dimulai sejak tiga tahun lalu, produk dari PTSL adalah sertifikat hak milik tanah. Hetifah meminta masyarakat yang sudah memiliki tanah untuk segera mengurus Sertifikat, karena banyak manfaatnya.

"Apabila masyarakat sudah memiliki sertifikat, tentu akan meminimalisir sengketa dan bisa menjadi jaminan atau agunan untuk mengakses permodalan usaha dari perbankan," kata ibu dari empat putri ini.

Baca: Tim Penasehat Hukum Abun Mengaku Tak Pernah Dapat Surat Perpanjangan Penahanan

Sambil memegang data, Hetifah kembali menjelaskan tahun ini Badan Pertanahan Negara (BPN) Kaltim ditarget menyelesaikan 82.000 bidang tanah. Sementara hingga kini, baru tercapai 13.078 bidang tanah atau 15,91 persen baru disertifikat. Tentu ini sangat berat, mengingat sebentar lagi sudah memasuki tahun 2018.

"Domain pengerjaan memang ada di BPN dan Pemerintah tingkat desa dan kelurahan, tetapi dengan target yang ada perlu sinergi dan kerjasama saling bahu membahu dalam mensukseskan program ini," tegas Wasekjend DPP Partai Golkar ini.

Program ini bukan tanpa kendala, saat ini masyarakat masih mengeluh, karena ada oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mengeruk keuntungan alias pungutan liar (pungli).

Baca: Giliran Kajari Samarinda Sudah Diberikan Hukuman

"Banyak keluhan terkait pungli, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu pengawasan semua pihak. Apabila ditemui ada oknum yang melakukan pungli dapat melaporkan ke BPN, Satgas Saber Pungli, atau dilaporkan melalui SMS ke nomor 081313363636 (Aspirasi Hetifah). Bisa juga langsung ke presiden melalui https://lapor.go.id," tutup Hetifah. (*)

Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help