Pertemuan dengan Bupati PPU, Handpone Ketua RT Wajib Dititip, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Pertemuan silaturahmi antara Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dengan ratusan Ketua RT di PPU digelar. 

Pertemuan tersebut dilakukan di rumah dinas bupati Jalan Unocal, Senin (1/4/2019).

Dalam pertemuan seluruh handpone Ketua RT diamankan Satpol PP yang bertugas di depan pintu masuk.

• UNBK Digelar Hari Ini di Kota Balikpapan, Ini Tanggapan Para Siswa

• Stok Darah Senin (1/4/2019), PMI Butuh Pendonor

• Soal Pemadaman Listrik di Bulungan, Puluhan Mahasiswa Demo Kantor DPRD Kaltara 

Pantauan tribunkaltim. co, setiap ketua RT yang masuk ke halaman rumah dinas bupati terlebih dahulu harus mengisi absensi dan menyerahkan handpone.

Setiap handpone yang diserahkan kemudian diberikan nomor dan dimasukkan dalam plastik.

Salah seorang petugas Satpol PP yang enggan disebut namanya mengaku, mereka wajib menyerahkan handpone saat akan mengikuti acara.

Namun penyerahan handpone ini sebagian Ketu RT sempat menolak.

"Tapi mereka menyampaikan, agar kami bertanggungjawab terhadap handpone mereka, " ujarnya.

• Insiden di Sungai Mahakam Terjadi Lagi, Buruh Limbah Batu Bara Dilaporkan Tenggelam

• Pelajar SMALB di Tenggarong Kerjakan UNKP Dipantau 2 Pengawas

• Penerimaan Anggota Polri Terpadu Dilakukan Transparan, Wakapolda Kaltim: Ada Calo Lapor Saya!

Bupati AGM menyampaikan bahwa sengaja mengumpulkan handpone Ketua RT dengan alasan mereka akan diberikan uang jalan.

"Tadi handponenya diambil ya, " tanya AGM. Kemudian dijawab secara serentak ketua RT yang hadir.

Kemudian AGM melanjutkan bahwa akan memberikan uang transport dengan nilai Rp 500 ribu/orang. Uang tersebut bukan berasal dari APBD namun dari kantong pribadi.

"Ini uang pribadi saya bukan APBD karena saat ini defisit, " katanya.

Mengetahui mereka mendapatkan uang transport, ratusan Ketua RT langsung bersorak. Dalam pertemuan ini, AGM juga sempat mempertanyakan mengenai honor Ketua RT yang diterima setiap bulan.

Ia mengatakan saat ini mereka menerima Rp 1 juta/bulan.

"Kira-kira kalau kita naikkan jadi Rp 2 juta, cukup ngga, " ujarnya.

Ratusan ketua RT kompak menyampaikan cukup.

"Alhamdulillah, " kata ketua RT. (*)