Tutupi Defisit, Pemprov tak Keluarkan Dana Hibah

Berdasarkan asumsi beberapa pihak, kontraktor lebih memilih berhenti pekerjaan di 75 persen progresnya.

"Karena, kalau kondisi pendapatan di tahun depan lebih rendah dari tahun sekarang, bisa khawatir tidak terbayar," tuturnya.

Tawaran pembayarak pekerjaan (proyek) hanya sampai 75 persen, sesuai kesepakatan nantinya. Meskipun Pemprov Kaltim melalui SKPD belum mengundang kontraktor/rekanan, membahas soal kondisi keuangan yang sedang defisit.

Disinggung, apakah usulan tersebut tidak berdampak secara hukum? Fathur mengatakan, masih melakukan kajian secara hukum.

"Ya.. kita kaji nanti secara hukum. Makanya pilihannya kita buka, apakah mereka. Mau direskedule atau berhenti pada titik ke 75 persen progres pekerjaan," pungkasnya.

Ketua DPRD Provinsi Kaltim H Syahrun mengatakan, program pembangunan atau pekerjaan fisik bisa dilakukan addendum atau dibayar berdasarkan progres.

"Menurut (pendapat) BPK, ada dua alternatif bisa mengaddendum pembayaran, membayar sesuai progres. Kita menyarankan mengaddendum pembayaran. Besok kita bahas rapat lagi," kata Syahrun, yang akrab disapa Alung, usai memimpin rapat pembahasan P‑APBD Kaltim 2016. (*)