Perbankan Blacklist Sejumlah Pegawai Pemkot, PNS Tidak Boleh Pinjam Duit

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Siti Zubaidah dan Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO,  SAMARINDA - Desifit anggaran sejumlah daerah di Kaltim, berdampak pada pula kinerja perbankan, terutama dalam urusan kredit atau utang kepada nasabah terutama dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Samarinda misalnya, perbankan sudah menekankan PNS di lingkungan Pemkot agar tidak lagi meminjam uang atau utang. Bahkan ada beberapa pegawai yang sudah di-blacklist.

"Ya betul itu, PNS banyak yang di-blacklist, bahkan sudah ada peringatan dari Bank. Pihak bank sendiri yang datang ke sini (Kantor BPKAD), untuk memberitahu masalah tersebut.

Selama saya kerja baru kali ini (terjadi), luar biasa," ungkap Toni Suhartono, Kepala Badan Keuangan Asli Daerah (BKAD) Kota Samarinda saat Tribun Kaltim temui di ruangannya, Senin (21/11/2016).

Toni yang sudah mengabdi selama 20 tahun di Pemkot Samarinda, merasa kasihan dengan PNS, lantaran ada beberapa yang hingga saat ini di-blacklist lantaran tidak boleh lagi pinjam uang di bank.

"Kasihan PNS ini, banyak ini yang di-blacklist, sampai pihak Bank meminta kita untuk memberikan tekanan sedikit kepada PNS. Tapi kalau ditanya alasannya ya sama, mereka (PNS) pinjam pakai Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP)," katanya.

Baca: Wacana Pemkot Pangkas Tunjangan di Luar Gaji, Ribuan PNS Terancam tak Bisa Bayar Utang

Disampaikan Toni, kalau TPP tidak ada bagaimana PNS tersebut harus membayarnya.

"Bank sudah kasih peringatan, bahkan sudah datang ke BPKAD, karena melalui surat peringatan tidak mempan. Kalau pun kami tanya dengan yang bersangkutan kaya apa mau bayar, uangnya saja tidak ada.

Gaji sudah itu diikat di bank-bank Kaltim, sebenarnya TPP dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ini untuk makan saja. Miris juga kita dengar," ujar Toni lirih.

Walau begitu, di tahun 2017 mendatang Toni, akan memperjuangkan TPP dan TTP Pemkot Samarinda, walaupun beberapa kota di Kaltim TTP dipotong bahkan ada yang dihapus.

"Tidak ada kepala daerah yang mau menghapus itu, karena itu menyusahkan pegawai, kalau turun kinerja pegawai repot juga, daripada ada pegawai yang ngojek lagi, kasihan kan.

Baca: Wacana Pemangkasan Tunjangan di Luar Gaji, Guru Tuntut Kesetaraan Penghasilan

Dalam sebulan TPP di Samarinda sebesar Rp 20 Miliar, dana itu untuk semua pegawai Pemkot," ujarnya.

"Prinsipnya kami dari BKAD mau perjuangkan, karena kasian PNS, sudah banyak betul yang dikurangi. Susah betul, ini saja kemarin tiga bulan tidak dibayar, maunya dibayar tahun 2017.

Tapi lihat dulu duitnya, kita masih berjuang untuk itu dengan melihat kondisi keuangan yang ada," ungkapnya.

Disampaikan Toni, dalam prioritas saat ini adalah gaji, operasional kantor. Sehingga bisa melayani masyarakat.

"Belanja wajib juga menjadi prioritas BPKAD, urusan wajib, seperti perbaikan jalan, oprational kantor, dan lainnya," kata Toni.

PAD harus Bertambah

Baca: ‎Industri Perkebunan, Potensi PAD Kaltim Atasi Defisi Anggaran

Wacana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), bakal berdampak kepada penghasilan setiap pegawai.

Tetapi, jika TPP tetap ingin dipertahankan, maka pemerintah harus bersedia dan komitmen menggantikan dana tersebut (yang dialokasi untuk TPP) dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total nilai alokasi TPP.

"Dulu waktu tahun 2011, saya masih di DPRD Samarinda, menawarkan itu. TPP tahun itu untuk pegawai Samarinda, sekitar Rp 28 miliar.

Saya bilang tidak apa-apa dialokasikan, tetapi pemkot harus bisa mengganti dana itu tahun depan dengan peningkatan PAD," ungkap Agus Suwandy, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Senin (21/11/2016).

Dengan komitmen itu, lanjut Agus, Pemkot Samarinda berhasil menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda meningkat dari Rp 280 menjadi Rp 360 miliar.

Baca: Ketua Fraksi PKB: Wajar Pendapatan Anggota Dewan Naik, Pemprov Sudah Duluan Naik di TTP

Logikanya, menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, kalau TPP disetujui setiap tahun dianggarkan, maka APBD berkurang.

"Berarti ada dana APBD yang keluar untuk TPP. Bagaimana untuk mengembalikan dana yang keluar untuk TPP itu. Ya PAD harus ada target lebih dari jumlah TPP itu.

Karena PAD setiap tahun meningkat lebih, kita alokasi TPP setiap tahun," tutur Agus menceritakan.

Sementara untuk alokasi TPP di Provinsi Kaltim, kata Agus, setiap tahun dikucurkan sekitar Rp 400 miliar.

"Kan harusnya, ada pemasukan PAD Kaltim senilai itu atau lebih (Rp 400 miliar), untuk menggantikan alokasi untuk PAD itu," tegasnya.

Hanya saja, Agus mengaku belum menyarankan atau memberitahukan agar TPP di provinsi tidak terpangkas atau terganggu.

Baca: TPP Dialokasikan Rp 400 M, PAD Kaltim Harus Bertambah Dua Kali Lipat

"Caranya PAD Kaltim harus bisa mencari ganti senilai Rp 400 miliar setiap tahun untuk TPP itu," ujarnya.

Tetapi, pegawai harus meningkatkan kinerjanya dan PADnya.

"Jadi ada indikatornya jelas, kalau mau dapat TPP, ya PAD haru naik dulu. Kalau PAD tidak naik sesuai target ya TPP tidak kita setujui,' kenang Agus, saat masih duduk di DPRD Samarinda.

Sementara, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Dahri Yasin menilai untuk TTP kemungkinan sulit dipangkas. Pasalnya, pegawai-pegawai telah mengadakan SK pegawai ke bank.

"Jadi gaji pokok mereka selama ini untuk bayar cicilan ke bank. Untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan TPP," beber Dahri.

Jika kondisi keuangan daerah defisit, maka yang bisa dilakukan untuk pemangkasan yakni belanja pembangunan?.

"Paling yang bisa dipangkas belanja pembangunan. Kan banyak proyek-proyek yang bisa dipangkas  anggarannya," tambah Dahri. (*)