TPP Dianggarkan tapi Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan, Tahun Depan Terapkan e-Kinerja

Laporan wartawan Tribun Kaltim.co, Muhammad Afridho Septian, Muhammad Alidona, dan Rudy Firmanto

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sempat beredar isu beberapa waktu lalu tentang wacana pemerintah untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Balikpapan.

Hal ini lantaran kondisi ekonomi yang kian mencekik kas daerah. Jika wacana tersebut dilakukan maka  dikhawatirkan pendapatan PNS akan berkurang secara drastis.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan yang juga Ketua Tim Penyusun Anggaran Pemkot Balikpapan, Sayid MN Fadli mengungkapkan bahwa dirinya tetap memasukkan TPP ke dalam RAPBD 2017.

"Tetap kita anggarkan di tahun depan tapi tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin jauh berkurangnya. Sangat jauh.

Saya lupa yang kemarin itu berapa tapi 2017 nanti tinggal sekitar Rp 700 miliaran saja. Itu termasuk gaji dan semua disitu. Tapi secara akumulasi jumlah keuangan kita masih proporsional," ujarnya kepada Tribun Kaltim, Senin (21/11/2016).

Baca: Perbankan Blacklist Sejumlah Pegawai Pemkot, PNS Tidak Boleh Pinjam Duit

Langkah ini dilakukan guna menghemat anggaran belanja yang dalam hitungan prognosis tak sampai menyentuh angka Rp 1,8 triliun.

Ia juga menjelaskan, saat ini anggaran belanja pegawai tetap harus di bawah anggaran belanja pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, untuk mengefisienkan anggaran belanja pegawai agar tepat sasaran, Pemkot berencana menerapkan E-Kinerja, suatu sistem pelaporan kinerja ASN yang nantinya berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima per individunya.

Sistem yang akan diaplikasikan pada 2017 ini nantinya akan dimonitoring oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Ortal dan akan di-update dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu.

"Kan sekarang kita sudah membuat sistem pengupahan berdasarkan kinerja. Itu salah satu penyebab, agar bisa lebih efisien nilai pembayaran tunjangan pegawainya nanti.

Baca: Daripada Beli Mobdin Baru, Lebih Baik Gunakan Pola Sewa atau Skema Tunjangan

Saya pikir Balikpapan itu belanja pegawai dengan belanja pembangunannya masih proporsional, sehingga dari sisi honor atau pendapatan pegawai yang ada itu diefisienkan bukan dihapus atau disesuaikan dengan kinerja yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan," ujar Fadli lagi.

Ia mengingatkan kembali, struktur rasio belanja daerah sejak dulu hampir tak pernah berubah yakni sekitar 60:40 persen untuk belanja modal dan pegawai.

Lalu jika dihitung maka struktur anggaran di APBD murni 2017 adalah Rp 900 miliar untuk pembangunan dan Rp 700 miliar untuk belanja pegawai.

Belanja Pegawai Rp 1,7 T