Ada Indikasi Suap di 20 Proyek, Kementerian PUPR Bentuk Balai Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

"Semua lelang pengadaan yang proyeknya di balai itu. Iya (di provinsi) semua di situ," ujarnya.

Tribunnews.com/ Rina Ayu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019). 

Piala AFF U-22 2019 - Singapura Mundur, Timnas U-22 Indonesia Kecewa

Pemprov Siapkan Perjanjian Kerja Sama untuk Lahan RSI

Bakal Kedatangan 2 Pemain Asing, Ini Bocoran dari Manajemen Persebaya Surabaya

Bontang Ujicoba Penerapan Sistem Ajar Berbasis Aplikasi, Guru Tak Lagi Menulis di Papan

Menurut dia, pembentukan balai baru tersebut telah mendapat restu dari Kementerian PAN RB, serta menargetkan balai berjalan efektif tahun ini.

"Sudah Menpan, saya membentuk balai itu harus dengan Menpan, dengan perpresnya organisasi PU yang baru. Iya (tahun ini)," kata dia.

Dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018 itu, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 20 Proyek Terindikasi Korupsi, Kementerian PUPR Bentuk Balai Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved