Diresmikan Presiden Jokowi, KEK Maloy Siap Beroperasi

Nantinya para investor sudah bisa memulai konstruksi di Maloy tahun ini.

"KEK siap beroperasi berarti siap menerima investor sebab aspek infrastruktur kawasan, kelembagaan dan SDMnya, serta perangkat pengendalian di KEK telah tersedia. Investor/pelaku usaha yang masuk di kawasan baru memulai proses perizinan di tahun 2018 dan akan konstruksi tahun ini. Jadi belum ada perusahaan yang sudah beroperasi," tuturnya.

Hadirnya Maloy diharapkan mampu menciptakan akselerasi ekonomi. Pemprov Kaltim telah mencanangkan perkebunan berkelanjutan yang dituangkan dalam perda No 7 tahun 2018. Perda ini menjadi dorongan iklim investasi untuk pengembangan perkebunan di Kaltim khususnya hilirisasi industri kelapa sawit.

Menurut Enoh salah satu keuntungan dengan hadirnya KEK Maloy, Industri kelapa sawit Kaltim tak terpengaruh dengan pembatasan kelapa sawit yang dilakukan Eropa.

"Produk di KEK MBTK justru diarahkan untuk pengembangan hasil industri dari kelapa sawit, sehingga selain dapat memberi nilai tambah karena ada hilirisasi industri, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kaltim," ungkapnya.

Baca juga:

KPK: Sektor Legislatif Paling Tak Patuh LHKPN, Baru 312 yang Lapor dari 554 Anggota DPR

Begini Respons Mahkamah Konstitusi soal Pernyataan 'People Power' Amien Rais

Hadiri Pemakaman, Anies Ikut Gotong Jenazah Petugas Kebersihan yang Jadi Korban Tabrak Lari

Jatuh Usai Enam Menit Mengangkasa, Terkuak Detik-detik Percakapan Terakhir Pilot Ethiopian Airlines

Peresmian Maloy dihadiri Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto serta Sekda Kutai Timur, Irawansyah.

Sementara itu, Ketua Pansus RTRW Oleochemical Maloy, Rita Artaty Barito menilai masih banyak kekurangan yang ada di Maloy terutama akses jalan menuju kawasan.

Ia berharap Pemprov dan Pe.kab Kutim jujur memberikan informasi kepada pemerintah pusat agar kawasan tersebut segera mendapat perhatian.

"Apa yang perlu dilakukan pemprov dan pemkab itu adalah jujur dalam memberi keterangan keadaan di sana, desak pemerintah pusat untuk turun langsung ke Kutim, jangan hanya teleconference saja. Jalan ke kawasan sana itu masih rusak dan ini jalan ini menggunakan dana APBN," ungkap politisi Partai Golkar ini. (*)