Tiga Poin Ini Buat Bambang Widjojanto Kecewa dengan Jawaban KPU di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto kecewa dengan jawaban KPU RI pada lanjutan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

Tiga Poin Ini Buat Bambang Widjojanto Kecewa dengan Jawaban KPU di Sidang Mahkamah Konstitusi
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana (tengah) menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto memilih keluar gedung sidang saat kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawabannya.

Diketahui, lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6/2019).

Sidang kedua lanjutan sengketa Pilpres 2019 ini beragendakan mendengarkan jawaban termohon yakni KPU RI dan TKN Jokowi-Maruf, atas permohonan pemohon yakni Prabowo-Sandi.

Saat sidang berlangsung, sekitar pukul 10.45, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) terlihat keluar dari ruang sidang.

Kala itu kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawabannya.

“Mau minum dulu,” ujar Bambang Widjojanto sambil masih mengenakan jas toga sebagai syarat mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Saat ditemui awak media di luar sidang, Bambang Widjojanto mengaku kecewa dengan jawaban KPU RI.

Menurut Bambang Widjojanto KPU gagal membangun argumentasi jawaban atas permohonan pihak Prabowo-Sandi

“KPU RI gagal membangun argumentasi.

Indikasinya yang pertama adalah KPU menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan.

Artinya mereka secara diam-diam mengakui perbaikan sebagai bagian dari permohonan,” terangnya.

Hal kedua yang menurut BW tak bisa dijawab KPU RI adalah mengenai posisi cawapres Ma’ruf Amin sebagai pejabat dua bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang kedua mereka tak bisa menjawab soal cawapres sebagai pejabat BUMN, mereka hanya berlindung di balik UU BUMN.

Tapi tak menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013; UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dan hal ketiga, menurut Bambang Widjojanto, yang tak bisa dijawab KPU adalah soal perbedaan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved