Pengamat Ini Sebut Rugi Gerindra Gabung Jokowi, Peluang Besar Menang Pilpres 2024 Bisa Lepas

TRIBUNKALTIM.CO - Isu terkait peluang partai politik dalam bersikap sebagai oposisi atau masuk koalisi pendukung Jokowi-Maruf masih hangat diperbincangkan.

Bagaimana jika partai politik yang berada di kubu Prabowo-Sandiaga bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf?

Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’.

Oleh karena itu, kelompok oposisi juga harus diperkuat untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Mekanisme “checks and balances” harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (1/7/2019).

Berkuasa atau berada dalam barisan oposisi menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini adalah satu paket.

Tujuannya, tetap sama yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Menurut Pangi, pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "penggangu" harus diluruskan, karena pemahaman yang sangat keliru dan fatal dalam berfikir.

"Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengkebiri kelompok ini sebagai "penggangu" stabilitas negara akan mendorong negara kejurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," kata Pangi.

Oleh karena itu, lanjut Pangi, adanya upaya ‘rekomposisi’ koalisi pasca pilpres adalah bentuk ketidak-percayaan diri koalisi pemenang pilpres terhadap kekuatan politiknya sendiri.

Di sisi lain juga sebagai upaya membungkam kelompok oposi untuk melumpuhkan daya kritisnya terhadap kekuasaan sebagaimana yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Apakah belum cukup dukungan partai di parlemen sekarang terhadap pemerintahan Jokowi? Kalau kita perhatikan kekuatan politik dan dukungan partai di parlemen terhadap pemerintahan Jokowi, sudah lebih dari cukup yakni 60 persen," katanya.

Intrik politik semacam ini, tutur Pangi, semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian “kue kekuasaan” semata, meski terkadang kue yang dibagi-bagi itu sisa kekuasaan yang sudah basi.

Koalisi permanen akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai “second opinion” sehingga nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, namun juga punya alternatif berfikir konstruktif dengan harapan bisa menjadi jalan pikiran yang lebih baik untuk perbaikan bangsa ke depannya.

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa? Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya, kedua bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," katanya.

Baca juga :

Menteri Kabinet Jokowi-Maruf Diprediksi Didominasi dari Tokoh Parpol, Begini Prediksi Pengamat

Terlalu Banyak Parpol Bergabung, Pemerintahan Jokowi Dikhawatirkan Jadi Otoriter, Begini Analisanya

"Salah satu kelemahan sistem presidential setengah hati adalah karena dipadukan dengan multipartai, ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidential multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidential banci," tutur Pangi.

Sementara, sistem presidential murni itu bagaimana?

Partai pengusung utama calon presiden yang menang langsung jadi partai berkuasa “the rulling party” sementara yang kalah langsung otomaticly memposisikan diri menjadi “partai oposisi”.

Bagaimana etika partai pengusung capres tersebut usai kontestasi?

Pangi memberi contoh seperti di Amerika Serikat, partai punya fatsun politik, tidak ada cerita setelah presiden terpilih, yang tadinya berseberangan, lalu di tengah jalan bergabung ke koalisi presiden terpilih.

"Apakah partai tersebut “berkeringat” memenangkan presiden terpilih? Apakah “berdarah-darah” memenangkan calon presidennya? Kita ini ya lucu, karena alasan “mengamankan” kepentingan di parlemen, supaya tidak diganggu dan mendapat dukungan penuh di DPR, dengan harapan semua program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan mulus di parlemen kemudian menjadi alasan merangkul partai oposisi dalam pilpres," ucapnya.

Pangi mengatakan harus diakui, dengan sistem multipartai sekarang, tidak ada kursi partai yang dominan di atas 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara nasional, ini barangkali yang membuat presiden terpilih di tengah jalan harus melakukan kompromi politik dengan merangkul, mengakomodir tambahan kekuatan partai koalisi di parlemen.

"Sebuah konsekuensi dari sistem presidential bercita rasa “multipartai”, presiden terpilih harus ‘berkompromi’ dengan partai yang pernah menjadi lawan tandingnya dalam pilpres," katanya.

Baca juga :

Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak

Sederet Fakta Ivanka, Putri Donald Trump yang Terpotret Asik Ngobrol dengan Presiden Jokowi

Menurut Pangi, sebaiknya Gerindra berada di posisi oposisi. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, dia menilai lebih banyak mudaratnya untuk Gerindra dan demokrasi Indonesia.

Pangi mengungkapkan alasan pertama, Gerindra punya kans bisa memenangkan pemilu legislatif 2024, kalau citra pemerintah Jokowi tidak memuaskan nantinya, tidak mampu memenuhi target janji politiknya, sebab Jokowi punya asosiatif langsung terhadap PDIP, kalau Jokowi baik, PDIP juga mendapatkan dampak elektoral, namun kalau kinerja Jokowi periode kedua tidak baik, maka berpotensi mengerus/tsunami elektabilitas PDIP.

"Apalagi tabiat yang ganjil dalam sejarah sistem kepartaian kita apakah ada partai berkuasa selama 3 kali berturut turut bisa memenangkan pemilu legislatif?" ucap Pangi.

Kedua, lanjut Pangi, tentu saja Gerindra salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengkoreksi jalannya pemerintahan, partai papan atas yang punya roh “bergaining posisition” memainkan peran oposisi.

Ketiga, Pangi memahami partai pengusung utama Jokowi sedikit “keberatan” dengan bergabungnya partai PAN, partai Demokrat dan Gerindra maupun PKS, karena bisa menganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun nampak “tidak elok”.

"Lebih baik Gerindra puasa 5 tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," katanya.

Politikus NasDem Ingin Gerindra Tetap Oposisi

Menurut politikus Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, sejumlah partai seperti Gerindra, PKS dan PAN sebaiknya tetap sebagai oposisi.

Dia mengatakan, adanya oposisi baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.

"Saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi," kata di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Taufiq berpendapat, ketiga partai tersebut pun sebaiknya tidak diajak masuk ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

Komisi III DPR itu mengatakan, bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi ke dalam koalisi pemerintah dapat menjadi preseden buruk.

"Pandangan masyarakat di Indonesia kan tidak semuanya memilih Pak Jokowi kemarin, harus ada pandangan berbeda. Kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru," ujar Taufiq.

Taufiq menambahkan, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo nantinya pun semestinya tidak berwujud dalam bentuk pembagi-bagian jabatan kepada partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Menurut saya rekonsiliasi itu bisa saja tetap ada, sebagai koalisi, yang menjadi oposisi, itu kepentingan kita berbangsa. Jadi tidak perlu karena ada sebuah ajakan rekonsiliasi harus berikan kursi," kata Taufiq.

SUBSCRIBE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL:

BACA JUGA:

Hamili Adik Kandung, AM Jalani Nikah Sedarah di Kalimantan Timur, Ini Respon Istrinya di Bulukumba

Tak Sengaja Nonton Konflik Ikan Asin, Begini Reaksi Anak Fairuz A Rafiq dari Galih Ginanjar

Arti Emoji Dua Tangan Menyatu, High Five, Terima Kasih atau Maaf? Ini Penjelasannya

Persib Gagal Menang di 4 Pertandingan Terakhir, Robert Rene Alberts Ancam Depak Pemainnya

Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Politisi Nasdem Dukung Gerindra, PKS, dan PAN Tetap Jadi Oposisi