Curhat Kapolri Tito Karnavian Merasa Tertekan 'Diteror' Gubernur Irianto Lambrie, Ini Sebabnya

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian curhat mengaku tertekan atas permintaan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie.

Tito Karnavian mengungkapkan hal itu secara terbuka, termasuk ketika Gubernur Kaltara Irianto Lambrie beberapa kali mendatanginya, sampai ke rumah dinas Kapolri.

Kapolri Tito Karnavian mengakui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie sangat agresif, memohon agar usulannya dikabulkan.

Curhat Kapolri Tito Karnavian ini terungkap saat peresmian pembangunan Mapolda Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (18/7/2019).

Tito bercerita tentang perjalanan panjang dan desakan kuat Pemprov Kaltara agar Polda Kaltara bisa direalisasikan.

Tito Karnavian mengaku memahami apa persoalan dan kendala yang dialami seorang gubernur di provinsi yang baru lahir.

"Saya memahami bagaimana persoalan yang dialami beliau. Saya pengalaman memimpin polda di provinsi baru. Tahun 2012 saya jabat Kapolda Papua dan Papua Barat. Mapoldanya di Jayapura," ungkap Tito.

"Di Papua Barat tidak ada polda, komunikasi sangat sulit. Otomatis pak gubernur komunikasinya ke Jayapura. Sama seperti di sini, ke Balikpapan atau Samarinda," kata Kapolri Tito Karnavian di Mapolda Kalimantan Utara.

Dalam perjalanan pengusulan pembentukan Polda Kaltara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui Gubernur Irianto Lambrie sangat aktif.

"Beliau, Pak Irianto sangat agresif sekali. Datang ke kantor, datang ke rumah dinas saya. Lama-lama saya tertekan memang. 'Pak, tolong dibangunkan polda untuk jaminan keamanan dan pelayanan yang lebih baik. Misalnya masalah SKCK, pelayanan kendaraan bermotor'," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengutip pembicaraannya dengan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Kapolri Tito Karnavian sempat kebingungan atas desakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Polri dibenturkan persoalan anggaran pembangunan Mapolda Kaltara.

"Beberapa kali datang, persoalannya, dananya dari mana ini? Apakah dari APBN, pemda, pemprov, atau CSR. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Keinginan membentuk polda waktu itu saya pikir harus. Tetapi persoalannya tadi, anggaran dari mana," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Apalagi kebijakan Presiden Jokowi saat itu lebih mendukung pembangunan infrastruktur dibanding untuk membangun gedung.

"Akhirnya kami berusaha meyakinkan pemerintah melalui Bappenas, perlunya membangun Polda Kalimantan Utara. Tetapi terbentur dengan anggaran tadi. Akhirnya diskusi dengan pak gub, wagub, dan DPRD. Ya udah, bikin gedung sementara saja," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.