Sodik Mudjahid Sebut Ada Kursi Ketua MPR RI untuk Gerindra Dibalik Kesediaan Prabowo Bertemu Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Sodik Mudjahid Sebut Ada Kursi Ketua MPR RI untuk Gerindra Dibalik Kesediaan Prabowo Bertemu Jokowi.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengungkapkan kursi Ketua MPR RI akan diisi Gerindra, sedangkan kursi Ketua DPR RI akan diisi PDIP dan Presiden diduduki oleh Jokowi.

Sodik juga memaparkan kesediaan Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi di Stasiun MRT beberapa waktu lalu.

Sodik Mudjahid mengatakan komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.

Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah, menurut Sodik, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki risiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.

"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR RI," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan satu paket dengan mereka dalam pemilihan Calon pimpinan MPR.

"Peluangnya masih terbuka semua.

Sebelah sini, sono, semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)

PDIP Setuju

Wasekjend PDIP Ahmad Basarah memersilahkan kader partai politik pendukung Prabowo-Sandi dalam Pemilu 2019, mengisi kursi pimpinan MPR RI periode mendatang.

Meski demikian, kata Ahmad Basarah mesti ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum menuju ke arah sana.

"Ya tentu saja kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandiaga) terbuka," kata Ahmad Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Dengan demikian, proses pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan dengan pemungutan suara.

• Deretan Partai Ini Berebut Simpati Jokowi untuk Kursi Ketua MPR RI, Ada dari Kubu Prabowo-Sandi

• Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMK Kesehatan, Zuhdi Yahya Harap Pelajar Amalkan Pancasila & UUD 1945

• Tujuh Tokoh Senior yang Berpeluang Kuat Masuk Kabinet Jokowi, Mulai Ahok, Luhut, Hingga Yenny Wahid

"Pimpinan-pimpinan partai Politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi, musyawarah untuk kemudian nanti Paripurna MPR.

Untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting," pungkas Basarah.

Basarah melanjutkan, pada prinsipnya, formasi pimpinan MPR dapat diwakili oleh semua partai politik di parlemen, tanpa terkecuali.

Sehingga, dalam hal itu tidak ada lagi pengelompokan partai berdasarkan arah politiknya.

Misalnya seperti yang terjadi di parlemen setelah Pemilu 2014 selesai, di mana ada keterbelahan yang kuat antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebagai oposisi.

"Sehingga tidak ada lagi blok KIK atau blok Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu.

Sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ujar dia.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong lima pimpinan MPR periode 2019-2024 dapat mewakili kekuatan politik di MPR dan DPD RI.

"Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," kata dia. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Pablo Benua Sesumbar Kebal Hukum, Terungkap Saat Obrolan WA Grup Barbie Kumalasari

Curhat Kapolri Tito Karnavian Merasa Tertekan 'Diteror' Gubernur Irianto Lambrie, Ini Sebabnya

Diminta Amien Rais Tak Gabung ke Jokowi, Zulkifli Hasan Akhirnya Beri Jawaban Arah Politik PAN

Grup WA Barbie Kumalasari Dibongkar, Pengacara Ini Murka saat Tahu Video Ikan Asin Tayang di YouTube

Suguhan Motor Baru Honda ADV 150, Tersedia Enam Macam Pilihan Warnanya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Dan Dewan Pembina Tak Bahas Kursi Ketua MPR Untuk Gerindra, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/19/prabowo-dan-dewan-pembina-tak-bahas-kursi-ketua-mpr-untuk-gerindra?page=all.