Ibu Kota Baru RI Dipastikan Bebas Banjir, Ini Janji Kepala Bappenas Soal Sistem Drainasenya

Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan di Mata Peneliti LIPI, Jangan Sekadar Kemacetan

Ketua Kelompok Tani Jaya Mandiri Fendi mengungkapkan, pemerintah harus memberi solusi terhadap dampak yang akan dihadapi petani pasca lahannya dijadikan lokasi ibukota.

"Kalau di sini jadi ibukota, lahan petani mau dikemanakan? Pemerintah harus pikirkan itu juga. Dimana lagi kita mau bertani," ucapnya.

Terkait ganti lahan jika diambil pemerintah untuk ibukota, Fendi berharap pemerintah dapat menyejahterakan masyarakatnya, terutama lahan yang ingin diambil.

Ia meminta pemerintah memikirkan ganti untung sesuai, karena menurutnya lahan yang dimiliki para petani sudah dibangun tanaman.
Ada 23 Titik

Sedikitnya ada 23 titik penanda (ikat) Badan Informasi Geospasial RI di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Titik ikat tersebut berfungsi sebagai penanda pengambilan foto udara dalam rangka pemetaan kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pengambilan foto udara dilakukan langsung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto Rusmadi didampingi Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Doni Fahroni mengungkapkan, pemasangan titik ikat tersebut dilakukan BIG pusat di area tahura sejak bulan Ramadan lalu.

"Sudah lama dipasangnya itu. Pemasangan dilaksanakan sebelum Ramadan. Sedikitnya 23 titik ikat dipasang BIG di Tahura Bukit Soeharto. Kepentingannya, sebagai tanda untuk pengambilan foto udara untuk pemetaan," ujarnya saat dihubungi Tribun, Rabu (31/7/2019).

Selain dipasang di Tahura Bukit Soeharto, titik ikat juga dipasang di daerah Kutai Barat (Kubar).

"Selain di Kukar, juga dipasang di Kubar. Kami juga tidak mengetahui dengan jelas apakah ini ada kaitannya dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan (ibukota negara) atau tidak. Namun informasi yang kami dapatkan, kegiatan ini memang rutin dilakukan BIG untuk melakukan foto udara untuk kepentingan pemetaan," tuturnya.

Sebelum mengizinkan masuk ke Tahura Bukit Soeharto, tim BIG juga mengantongi persetujuan dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ditanyakan soal waktu pelaksanaan pemotretan udara, Rusmadi mengungkapkan, izin yang dimohonkan BIG pusat selama tiga bulan.

Hingga saat ini, kemungkinan kegiatan tersebut masih berjalan.

Terpisah, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengungkapkan, pemasangan titik ikat kemungkinan besar untuk melihat titik survei kesesuaian lahan dan daerah di luar tutupan batu bara. Zairin membenarkan, bahwa kegiatan ini dilakukan oleh tim BIG pusat.

"Ini juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi akurat soal luasan lahan di Tahura Bukit Soeharto yang rencananya akan dijadikan lokasi perpindahan pusat pemerintahan. Potret udara itu nantinya, akan menghasilkan sebuah peta," ujarnya saat dihubungi pada Rabu, Malam.

Tujuannya, untuk melihat lagi kesesuaian data yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat apakah sudah sesuai atau belum.

"Kita juga menyampaikan luasan lahan yang masuk area perusahaan tambang batu bara, pemukiman, pertanian dan perkebunan. Apakah itu ada di area tahura maupun di luar," lanjutnya.

Terkait soal hasil dari pekerjaan tersebut, Zairin akan mencari tahu.

Namun, hingga saat ini belum ada penyerahan hasil dari kegiatan potret udara yang dilakukan BIG kepada Bappeda Kaltim.

Hampir seluruh tim survei dari pemerintah pusat terkait diturunkan untuk melakukan survey terhadap rencana lokasi perpindahan pusat pemerintahan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kepala Bappenas Janjikan Sistem Drainase yang Lebih Baik di Ibu Kota Baru, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/08/01/kepala-bappenas-janjikan-sistem-drainase-yang-lebih-baik-di-ibu-kota-baru.