Ini Empat Calon Ketua DPRD Kaltim, Ada Pengusaha dan Mantan Bupati

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Kalimantan Timur, telah memutuskan empat nama yang akan diusulkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP), untuk menjabat Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024.

Pengajuan empat nama ini diperoleh setelah dilakukan rapat pleno tertutup yang digelar di Kantor DPD I Golkar Kaltim, di Samarinda, Selasa (6/8/2019). Rapat pleno selama 1,5 jam ini dilakukan setelah Pleno KPU tentang penetapan calon legislatif terpilih dan menempatkan Golkar sebagai peraih kursi terbanyak dengan 12 kursi.

Dengan perolehan 12 kursi ini, maka Golkar berhak untuk mendudukkan kader terbaiknya untuk menempati posisi Ketua DPRD. Empat nama yang telah diputuskan adalah Makmur HAPK, kemudian  Syahrun, Mahyunadi dan Sarkowi V Zahri.

Keempat calon yang akan diajukan menduduki Ketua DPRD Kaltim ini merupakan politisi senior Partai Golkar dan pernah menduduki jabatan penting baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Makmur HAPK

Makmur HAPK yang menjabat sebagai Ketua Harian Golkar Kaltim sejak 2017 lalu ini merupakan salah satu poltisi senior di Partai Golkar. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Berau.

Bahkan ia pernah menjabat sebagai Bupati Berau dua periode 2005-2010 dan 2010-2015. Pria kelahiran Batu-Batu, 17 April 1958  lalu ini, setelah tak lagi menjabat bupati kemudian tetap aktif di Golkar dan akhirnya dipercaya menjadi Ketua Harian Golkar Kaltim.

Makmur juga pernah digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Kaltim pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim lalu, namun gagal karena Golkar mendukung Sofyan Hasdam-Nursyirwan Ismail.

Dalam Pemilihan Legislatif lalu, Makmur menjadi calon legislatif Dapil Bontang, Kutim dan Berau mampu meraup  38.211 suara. Bahkan suara yang diperoleh ini, marupakan perolehan suara tertinggi di antara 12 caleg Partai Golkar yang akan duduk di DPRD Kaltim periode 2019-2024.

Makmur HAPK, menghubungi mengatakan, menyerahkan sepenuhnya keputusan penilaian ke DPP Golkar. Ketua Harian Golkar Kaltim ini menilai partainya punya mekanisme dan pedoman organisasi yang dipegang kuat dalam menentukan siapa calon ketua DPRD Kaltim nantinya. Karena itu, ia memilih tak melobi DPP karena merasa akrab dengan pengurus pusat."Kaitan dengan penentuan ini (Ketua DPRD Kaltim) kita tidak ada hal-hal khusus. Pasti DPP punya pertimbangan terbaik. Kita serahkan pada DPP.

Bagi Makmur, yang pernah jadi Bupati Berau 2 periode, meraih suara terbanyak diantara 54 anggota DPRD Kaltim lainnya, cukup menjadi bukti integritas dan kepercayaan publik pada dirinya. Hal itu, yang membuatnya cukup optimistis terpilih.

"Saya belum berani bilang persentase (kemenangan). Saya siap menerima apapun keputusan DPP," ucap politisi senior Kaltim ini.

Syarkowi V Zahri.

Sebelum terjun ke dunia politik, Syarkowi V Zahri tercatat sebagai salah satu jurnalis di Kaltim. Setelah cukup lama menjadi wartawan, kemudian memutuskan untuk terjun ke politik.

Setelah terjun ke politik, Syarkowi lalu maju sebagai anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar-Kutai Barat dan berhasil duduk pada Pileg 2009. Setelah lima tahun mengabdi kembali maju di Dapil yang sama tahun 2014 lalu dan kembali terpilih dan duduk kembali di DPRD Kaltim.

Pada Pileg 2019 lalu, ia kembali maju di Dapil Kukar  kembali meraih cuara cukup besar dengan  11,411 suara, dan mengantarkan dirinya untuk kembali menjadi wakil rakyat. Periode 2019-2024 merupakan periode ketiga bagi dia untuk DPRD Kaltim.

Sebagai kader yang ditunjuk menjadi calon Ketua DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, mengatakan dirinya siap melaksanakan amanah diberikan.

"Saya siap saja sebagai kader Partai Golkar," kata Syarkowi di kantor DPD I Golkar Kaltim usai pleno.

Syarkowi menambahkan,  pada rapat pleno DPD Golkar Kaltim mensyaratkan Ketua DPRD Provinsi harus kader yang menjadi pengurus Harian Partai Golkar, pendidikan terakhir S1 dan punya pengalaman menjabat anggota legislatif.

"Tetapi, syarat pernah menjabat anggota legislatif pada rapat pleno tadi ada aspirasi agar hal ini ditoleransi. Kemudian, syarat lainnya mempertimbangkan jumlah perolehan suara di Pileg, tetapi ini juga bukan pertimbangan utama," kata Syarkowi.

Mahyunadi

Siapa yang tak mengenal Mahyunadi ini. Ia adalah Ketua DPRD Kutai Timur periode 2014-2019. Adik kandung dari anggota DPR RI yang juga politisi senior Partai Golkar, Mahyuddin ini, pernah menjabat Ketua DPD II Golkar Kutim mulai tahun 2011-2016 lalu.

Sukses memimpin Golkar Kutim kemudian didaulat untuk menjadi pengurus DPD I Golkar Kaltim sebagai Wakil ketua sampai sekarang. Dalam Pileg lalu, ia memperoleh suara 21,903 di dapil 6 meliputi Bontang, Kutim dan Berau.

Namanya masuk dalam bursa Ketua DPRD Kaltim,  Mahyunadi mengatakan, ia akan melakukan lobi kepada DPP Partai Golkar untuk membawa amanah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur dan Berau agar bisa menjadi Ketua DPRD Provinsi.

"Saya membawa amanah dari masyarakat Kutai Timur, Bontang dan Berau untuk melakukan lobi ke DPP untuk terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Kaltim," katanya.

H Syahrun

Ketua DPRD Kaltim periode 2014-2019, H Syahrun kembali masuk sebagai calon Ketua DPRD Kaltim dalam rapat pleno DPD I Golkar Kaltim. Selain menjadi politisi, Syahrun yang dikenal H Alung ini juga menjadi pengusaha sukses di Kaltim.

Terpilih dalam Pileg lalu dengan perolehan Di dapil 4, Kukar, ia peroleh 14,042 suara.

Hasil Pleno Tertutup

Pengurus DPD I Partai Golkar Kaltim, langsung melakukan pleno tertutup untuk penetapan calon Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024.  Selain pengurus, juga ada sejumlah pengurus sayap Partai Golkar. 

Pleno tertutup yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, menindaklanjuti hasil pleno terbuka penetapan anggota DPRD Kaltim terpilih yang diselenggarakan KPU Kaltim, beberapa jam sebelumnya di Aula KPU Kaltim jalan Basuki Rahmat.

Golkar meraih  12 kursi dan berhak kembali menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024.

"Tadi Alhamdulillah pleno DPD provinsi telah merekomendasikan sebanyak empat nama yang akan diusulkan untuk menjadi calon Ketua DPRD Kaltim.

Masing-masing ada nama pak Makmur HAPK, kemudian pak haji Syahrun, saudara Mahyunadi dan saudara Sarkowi," tutur Sekertaris DPD I Golkar Kaltim, Abdul Kadir beranjak dari kursi pimpinan rapat di lantai dua kantor Golkar Kaltim, Selasa (6/8/2019) sore.

Keempat nama itu merupakan hasil penjaringan dari 12 anggota DPRD Kaltim terpilih periode 2019-2024 yang memenuhi kriteria calon Ketua DPRD Kaltim.

Kadir menyebut, rekomendasi 4 nama itu, akan diserahkan ke Dewan Pengurus Partai (DPP) Partai Golkar dalam satu dua minggu ke depan untuk segera ditetapkan dalam rapat pimpinan di DPP bersama pimpinan Golkar Kaltim.

"Yang jelas, sebelum pelantikan, kita harapkan sudah keluar satu nama ketua DPRD Kaltim," ujar Kadir yang meyakinkan sudah ada ada keputusan nama terpilih sebelum pelantikan anggota DPRD Kaltim, Agustus ini.

"Di DPP ada penilaian nanti dilihat penilaiannya dengan ketentuan khusus menyangkut strategis kedepan. Sepenuhnya di dalam pertimbangan DPP. Dinilai dari pendidikan, pengalaman kelembagaan politik eksekutif maupun legislatif dan jumlah suara," katanya.

Dalam rapat pleno itu, disepakati pula, kewenangan merekomendasikan diserahkan sepenuhnya kepada DPD I Golkar Kaltim.

Nantinya disebut Kadir, DPP akan membuat skoring atau penilaian pada empat calon yang direkomendasikan untuk dipilih salah satunya berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

"Dinilai dari pendidikan, pengalaman kelembagaan politik eksekutif maupun legislatif dan jumlah suara," ucap Kadir.

Makmur HAPK diketahui kini menjabat sebagai Ketua Harian Golkar Kaltim. Dalam Pileg 2019, mantan Bupati Berau dua periode ini, memperoleh suara terbanyak diantara 54 anggota DPRD Kaltim lainnya dengan 38.211 suara.

Calon selanjutnya, M. Syahrun, menjabat Ketua DPRD Kaltim periode 2015-2019. Di dapil 4, Kukar, ia peroleh 14,042 suara.

Sementara, Mahyunadi memperoleh suara 21,903 di dapil 6 meliputi Bontang, Kutim dan Berau. Sebelumnya, ia jabat Ketua DPRD Kutim periode 2014-2019.

Adapun calon terakhir, Sarkowi V Zahri, saat ini, menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. Pada pileg 2019, ia memperoleh suara 11,411 suara.

Kadir melanjutkan, keempat calon yang direkomendasikan hanya sebatas melengkapi berkas saja. Partainya berkomitmen menghargai dinamika dan meminta etika politik tetap dijaga selama proses penilaian di DPP.

"Mereka harus menunggu kebijakan partai, agar tidak melobi-lobi seperti yang bisa dilakukan," ucap Kadir.

"Di DPP ada penilaian. Nanti dilihat penilaiannya dengan ketentuan khusus menyangkut strategis kedepan. Sepenuhnya di dalam pertimbangan DPP," tegas Kadir. (*)

Baca Juga

• Airlangga Klaim Kursi Ketua MPR RI Sudah Digenggaman Golkar, dan DPR RI Milik PDI Perjuangan

• Ditolak Golkar Langsung Merapat ke PDIP, Intip Akselarasi PKB Cari Slot Fraksi di Parlemen Balikpapa

• Alat Peraga Kampanye Terlalu Besar, Partai Golkar Paser Nilai Ini Merepotkan, Baru Dipasang Ambruk

• Anak Mantan RI 1 hingga Danjen Kopassus ke-24, 11 Calon Menteri Jokowi dari Golkar yang Mengemuka