Ibu Kota Baru

Presiden Bantah Pernyataan Menteri ATR soal IKN Pindah ke Kaltim, Begini Respons Gubernur Kaltim

Dipaparkan Isran, apa yang disampaikan olehnya merupakan prediksi apabila IKN memang benar-benar dipindahkan ke Kaltim.

Presiden Bantah Pernyataan Menteri ATR soal IKN Pindah ke Kaltim, Begini Respons Gubernur Kaltim
Tribunkaltim.co/Purnomo Susanto
Gubernur Kaltim Isran Noor saat berada di rumah pribadinya pada Kamis (22/8/2019) malam di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Ternyata Gubernur Kaltim, Isran Noor menyatakan, telah menyiapkan draft Pergub tersebut.

“Sudah saya siapkan pergubnya. Hanya tinggal diketuk saja,” ujarnya sambil menggerakan tangannya seolah mengetuk palu pada meja, tanda disahkannya sebuah keputusan, saat ditanya awak media di rumah pribadinya, pada Kamis (22/8/2019), pukul 21.00 WITA, di Jalan Adipura no 21, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang.

“Jadi jangan macam-macam para tuan takur (Spekulan tanah). Kalau mau rugi ya beli aja tanah-tanah di situ. Paling kerampokan nanti si tuan takur kalau beli tanah-tanah di situ,” lanjutnya saat ditanya soal adanya pergerakan pembelian tanah di sekitar killometer 18 dari arah Balikpapan-Samarinda.

Didalam pergub tersebut, disampaikan Isran, telah ada dicantumkan luasan lahan seluas 200.000 hektare yang disiapkan oleh Pemprov Kaltim untuk dijadikan lokasi IKN. Meskipun telah ada jumlah luasan lahan, Isran menyampaikan, lokasi sebenarnya belum diungkap dalam pergub tersebut.

“Sudah lengkap semuanya. Tinggal menunggu penetapannya saja, maka setelah itu akan langsung dimasukan semuanya kedalam pergub tersebut. Luasan lahan pun sudah masuk, seluas 200 ribu hektare,” tandasnya sembari menyatakan paling tidak pemprov Kaltim akan menyiapkan lahan IKN nantinya diatas 100 ribu hektare.

Sedikit diungkapkan Isran, lokasi sebenarnya yang disiapkan olehnya sebagai lokasi perpindahan IKN bergandengan antara Kabupaten Kutai Karta Negara (Kukar) dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU). Namun, secara pasti titik lokasi sebenarnya tidak diungkap oleh orang nomo satu di Kaltim ini.

“Sebenarnya lokasi itu bergandengan dengan Kukar dan PPU. Tahura lengket di Kukar. Kemudian, sebelah timurnya sampai ke pantai. Lalu, ke baratnya menuju PPU. Dua wilayah kabupaten irulah yang masuk,” ujarnya memberi kiso-kiso kepada awak media yang menunggunya hingga malam.

Dengan tidak bermaksud mendahului negara, dibeberkan Isran, bisa saja pergub tersebut akan disahkan sebelum adanya penetapan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sembari, dibeberkan olehnya, Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dan komonikasi dengan pemerintah pusat.

“Meskipun ini mendahului, inikan untuk mengantisipasi spekulan tanah dengan lebih dahulu mengesahkan pergub nya duluan. Meskipun juga, sebenarnya tidak cukup kuat. Didalam pergub tersebut juga akan diisi oleh sanksi-sanksi. Ya seperti peratuan pengganti undang-undang (Perpu) yang dibuat presiden,” tuturnya. 

Secara resmi Bappenas menyatakan, Bukit Soeharto bukan lagi masuk jadi kandidat Ibu Kota Baru lantaran lokasinya sangat tidak pas menjadi Ibu Kota Baru, berstatus hutan lindung.

Halaman
1234
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved