Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Respon Kritis Sandiaga Uno dan Reaksi Keras Fahri Hamzah

Seberapa urgensi pemindahan Ibu Kota?

Dalam memindahkan Ibu Kota, harus dipelajari dan dikaji betul berapa biaya yang akan dikeluarkan, biayanya dari mana, menguntungkan untuk siapa, berapa jumlah lapangan kerja yang akan bertambah, untuk siapa lapangan yang tercipta ini, seberapa prioritas serta urgensinya dan apakah ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Saya bukan dalam posisi saya menolak, tapi saya ingin segala biaya serta keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan matang-matang. Saya ingin pemindahan Ibu Kota ini tentunya tidak menambah hutang negara, dan saya ingin kebijakan ini telah melibatkan seluruh pihak, bukan hanya eksekutif saja.

Sebagai mitra yang kritis dan konstruktif saya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan juga, jika sampai pemindahan Ibu Kota ini terjadi, saya akan pastikan pemeretaan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana.

• Sederet Catatan Prabowo Subianto Soal Pemidahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur untuk Presiden Jokowi

• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Begini Tanggapan Warga di Perbatasan Penajam Samboja

• Begini Skenario Pemindahan ASN dari Jakarta Menuju Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Sementara, komentar bernada minor dilontarkan Fahri Hamzah.

Sepertinya, Fahri menilai para pejabat ingin lari dari tanggung jawab memerbaiki Jakarta.

"Jakarta banjir...
Pejabat mau pindah...
Jakarta akan gempa...
Pejabat mau cari aman..
Jakarta macet...
Biar rakyat aja yg macet...
Pejabat mau ngebut...
Udara Jakarta kotor..
Biar rakyat keracunan...
Pejabat mau udara segar...
Air JAKARTA Kotor...
Ampuuuunnnn..," tulis Fahri.

Melalui akun twitternya, Fahri menilai pemindahan ibu kota merupakan agenda segelintir orang.

"Pemindahan ibu kota Terdengar tidak enak...
Terkesan sebagai agenda segelintir orang...
Bukan kepentingan nasional," tulis Fahri.

Fahri juga menyebut, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukanlah agenda kepentingan nasional.

"Kalau kepentingan nasional adalah keadilan sosial maka daerah2 miskin di timur Indonesia termasuk Papua lebih memerlukan perhatian..masalahnya daerah perlu pemekaran...perlu kewenangan mengelola diri dan otonomi yang besar....tapi 5 tahun ini di-moratorium...." tulis Fahri