Anggota TNI yang Tewas Dipanah di Deiyai Papua Berasal dari Kodam II Sriwijaya

TRIBUNKALTIM.CO - Terkuak identitas anggota TNI yang tewas dipanah di Deiyai, Papua. Ternyata korban berasal dari Kodam II Sriwijaya.

Pasca kepulangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari Papua, provinsi paling timur Indonesia itu kembali bergejolak, Rabu 28 Agustus 2019.

Di Kabupaten Deiyai, ratusan orang menggelar aksi demo di kantor bupati setempat.

Mereka menyerang aparat keamanan gabungan TNI dan Polri.

Satu anggota TNI tewas terkena panah dan 4 lainnya terluka.

• Unjuk Rasa di Deiyai Papua, Korban dari TNI, Polri dan Warga Berjatuhan, Ditebas Parang dan Panah

• Kronologi Unjuk Rasa di Deiyai Papua, Seribu Orang Datang Tiba-tiba, Didiuga Kelompok Bersenjata

• Korban Berjatuhan Pada Unjuk Rasa di Deiyai Papua, Yul Toa: Saya Lihat Sendiri, Peluru Masih Bunyi

• Ditolak Masuk ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Begini Sikap Gubernur Papua Lukas Enembe

Anggota TNI itu bernama Serda Rikson, penugasan dari Kodam II Sriwijaya.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Eko Daryanto membenarkan hal itu.

"Nama anggota yang gugur Serda Rikson satuan dari Kodam II Sriwijaya,” kata Kapendam.

Menurutnya, saat ini jenazah Serda Rikson sedang di evakuasi menuju Nabire yang menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam.

“Lagi upaya evakuasi menuju Nabire dari lokasi kejadian,” kata Kapendam.

Ada 5 anggota aparat keamanan gabungan TNI dan Polri terluka akibat dipanah warga saat aksi unjuk rasa berlangsung di Halaman Kantor Bupati Deiyai.

“Ada 5 yang terkena panah dan salah satunya meninggal. Hingga saat ini situasi mencekam,” ungkap dia.

Dari informasi, ratusan massa yang menggelar aksi unjuk rasa berupaya menyampaikan aspirasi tertulisnya kepada bupati.

Namun bupati belum berada ditempat sehingga massa mulai marah dan menyerang aparat.

Aksi unjuk rasa di Deiyai hari ini adalah yang kedua kalinya.

Sebelumnya aksi yang sama berlangsung 24 Agustus lalu diikuti ribuan massa.

Bahkan massa sempat mengibarkan bendera bintang kejora (symbol Papua Merdeka) di tengah lapangan.

Bahkan aksi unjuk rasa bersamaan seperti di Paniai pasa saat itu, massa menuntut Bupati Paniai menantangani persetujuan akan Refrendum Di Papua.

Laporan Mabes Polri

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengkonfirmasi adanya enam aparat keamanan menjadi korban dalam kontak senjata di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019).

Dedi menyebut 1 anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam kontak senjata tersebut.

Sementara lima anggota Polri terluka akibat panah.

"1 anggota TNI AD gugur, ada tambahan 5 anggota Polri terluka (akibat) panah," ujar Dedi, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2019).

Ia menjelaskan awal mula kontak senjata terjadi akibat unjuk rasa yang dilakukan 150 orang dengan tuntutan meminta bupati setempat menandatangani persetujuan referendum.

Saat itulah, tiba-tiba massa berjumlah ribuan datang dengan membawa senjata tajam dan menyerang aparat keamanan.

Sementara itu, terkait adanya korban dari masyarakat sipil, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengaku berita tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

"Jadi informasi tersebut masih terus akan dicek oleh Polda Papua," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya terus berupaya mengendalikan dan mengamankan aksi massa tersebut.

Bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah pihaknya mengimbau warga untuk tak terprovokasi sehingga tercipta suasana kondusif.

"Saat ini diupayakan semaksimal mungkin supaya situasi kondusif di wilayah tersebut," katanya. 

Ajakan dialog Panglima TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto mengatakan TNI siap membuka dialog dengan kelompok pemberontak Papua Egianus Kogoya, untuk menghentikan konflik dan menciptakan Papua yang damai dan terus membangun.

Hal itu dikatakan Panglima TNI usai menggelar tatap muka dengan tokoh Papua pada Selasa (27/8/2019) malam di Jayapura guna menyikapi perkembangan situasi Papua.

“Saya ingin berdialog dengan kelompok Egianus Kogoya Cs. Hal itu sudah saya sampaikan kepada pendeta Livinua Biniluk salah seorang tokoh Papua. Supaya kita semua mengetahui dan memahami akar permasalahan,”ujar Panglima.

Dengan mengetahui dan memahami persoalan yang ada, maka akan bisa dicari solusi yang tepat.

“Sehingga persoalan yang kita ketahui nantinya akan diselesaikan dari sudut pandang Papua,” ujar Panglima.

Yang jelas, semua persoalan akan diselesaikan secara menyeluruh dan dari perspektif Papua.

“Apabila kita mengetahui permasalahannya kita tidak akan salah mengambil keputusan,” tandas Panglima. 

Menurut Panglima, tawaran itu disambut positif.

“Tanggapan mereka positif untuk membuka dialog, kami siap bantu mereka, entah itu tenaga kesehatan tenaga pertanian, guru, semua kami bantu,” ujarnya.

• Berani, Menteri Susi Beber Apa yang Harusnya Dilakukan Jokowi, Pakai Kalimat Bila Ingin Selamat

• Berharap Tak Dihukum Kebiri Kimia, Keluarga Minta Predator Anak di Mojokerto Dirawat di RSJ

• Ibu Kota Negara di Kaltim, Harga Tanah di Sepaku, Penajam Naik Dua Kali Lipat

• 4 Kerangka Manusia Ditemukan di Banyumas, Begini Cara Ibu dan 3 Anaknya 5 Tahun Tutupi Pembunuhan

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penambahan pasukan ke Kabupaten Nduga masih terus dilakukan, karena situasinya belum kondusif.

“Ada penambahan pasukan di Nduga untuk menyikapi peristiwa pembantaian 34 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan disana. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa kekerasan tapi kita tak tambah pasukan, tapi kejadian 34 ini menghentakan kita semua, sehingga menambah pasukan untuk mengamankan daerah itu, sambil juga kami lakukan penegakan hukum,” ujar Kapolri.

Bila ada permintaan penarikan pasukan, sangat tak televan dengan kondisi yang terjadi di Nduga.

“Kalau ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa menjamin bahwa situasinya akan betul-betul aman, kemudian Egianus Kogoya cs tidak melakukan kekerasan.  Kalau ada pejabat atau tokoh yang kredibe menjamin keamanan disana, kami bisa saja tarik pasukan dari sana. Nah kalu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana,” tanya Kapolri.

Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.

“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.

Tanggapan OPM terkait wacana dialog tersebut.

“Kami tidak punya urusan dengan panglima TNI, tapi Tentara Pembebasana Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dibawa mediasi pihak ketiga yaitu PBB dengan pemerintah Indonesia dibawah delegasi President Indonesia,” ujar Juru Bicara OPM Sebby Sambon saat di konfirmasi mealui media sosialnya, Rabu 28 Agustus. (*)