Mekanisme Pembahasan Anggaran Diubah, Komisi DPRD Bontang Ikut Bahas APBD

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Mekanisme pembahasan anggaran di internal DPRD berubah. Pansus Tata Tertib DPRD Bontang menyusun formulasi baru dalam mekanisme pembahasan anggaran.

Pada rapat pembahasan anggaran nanti peran anggota dewan tak hanya di lingkup Badan Anggaran (Banggar) saja seperti sebelumnya.

Melainkan juga melibatkan komisi di DPRD Bontang.

“Iya ada kita ubah, jadi tahapan pembahasan tak hanya banggar saja nanti,” ujar Ketua Pansus Tatib Agus Haris kepada wartawan, Selasa (2/9/2019).

Dijelaskan, sebelumnya pembahasan APBD Bontang dilakukan oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggota Banggar merupakan perwakilan dari tiap komisi di DPRD.

Tahapan pembahasan mulai dari usulan pemerintah kepada DPRD atau dikenal penyampaian nota keuangan APBD.

BACA JUGA

Diduga Oknum Pejabat Pokja Lakukan Penyelewengan Tender Proyek, Begini Penjelasan ULP Bontang

Pansus DPRD Bontang Atur Sanksi Terkait Pakaian Resmi, Agus Haris: Jangan Pakai Kaos Lagi saat Rapat

Minyak Jelantah Adalah Cairan Berbahaya Bagi Tubuh, Pemkot Bontang Ingin Beri Penukaran Minyak Baru

Dilanjutkan dengan pembahasan antara TAPD dengan Banggar untuk merumuskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Peran dewan cukup sampai di penyusunan KUA.

Setelah rampung, tiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Tetapi, fungsi anggota dewan dalam Tatib terbaru ini lebih luas.

Sebab, setelah Banggar dan TAPD menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dilanjutkan dengan peran komisi dalam perumusan anggaran bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi nanti setelah Banggar dan TAPD susun anggaran, dilanjutkam dengan pembahasan RKA antara Komisi DPRD dengan tiap OPD,” ungkapnya.

Disinggung durasi pembahasan lebih lama, ia mengaku teknis pembahasan bakal dilakukan cepat.

Agar pembahasan anggaran bisa selesai tepat waktu.

“Jadi kami minta agar pemerintah segera mengusulkan ke dewan asumsi anggaran lebih dini, misalnya kami sudah surati pemerintah kalau bulan 6 belum kirim prognosis ke kita,” pungkasnya.

BACA JUGA

Defisit BPJS Kesehatan Tarif Naik, Belanja Daerah Bontang tuk Subsidi 80 Ribu Peserta Meningkat

Proyek GRR Kilang Bontang Ditaksir Rp 300 Triliun, Kadin Minta Berdayakan Pengusaha & Pekerja Lokal

Pemuda Bontang Wakili Indonesia ke Norwegia Berkat Sampah, Ini Ide Unik Mengatasi Sampah Plastik

Soal Laporan Kadin, Kejari Bontang Undang Pelapor Klarifikasi Besok

Wakili Indonesia ke Norwegia,Pemkot Bontang Ganjar Anak Penjahit Sepatu Piagam Penghargaan Wali Kota