Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan
Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdampak ke Balikpapan, ribuan pendatang mulai masuk
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rafan Arif Dwinanto
lihat foto
"Sebelum ke sini (Jokowi). Masih ramai di berita-berita, mas. Yang saya maksud ini lahan tidur, yang tak ada bangunan. Nah, sekarang sudah mulai ditawar orang," ungkapnya.
Tanah warga yang tinggal di Samboja sejak 1974 yang terletak di kawasan pantai, Kelurahan Teluk Pemedas, Samboja sudah ditawar empat orang. Mereka merayu dirinya menjual tanah dengan luas sekitar 3 hektare.
"Tanah saya itu, dengan berita-berita itu, walaupun belum pasti (ibukota pindah ke Kaltim). Ada empat orang yang nawar. Dulu nggak ada yang mau beli, sekarang nanya, pak mau dijual berapa," ungkapnya.
Lebih lanjut, PNS di Selok Api Laut ini membeberkan, warga di kawasan Koala hingga Senipah menuju arah laut dari informasi yang dihimpunnya banyak didatangi spekulan tanah.
Pun dengan warga yang memiliki lahan tidur di Kelurahan Bukit Merdeka yang paling dekat dengan akses jalan tol.
"Mereka (diduga spekulan) banyak cari di kawasan dekat pantai. Arah ke Koala terus Senipah yang banyak," tutur warga Jalan Gunung Pasir RT 7, Kelurahan Kampung Lama, Samboja. "Spekulan itu, orang gak dikenal orang. Biasanya tangan kedua," tambahnya.
Saat ditanya harga tanah di kelurahan Kampung Lama, Samboja, saat ini per meter saja sudah di atas Rp 300 ribu. "Sekarang cukup mahal, Rp 300 ribu saja sulit warga melepasnya. Sudah nggak ada lagi," ungkapnya.
Dirinya mengaku berharap agar pemindahan ibukota negara ke Kaltim bukan hanya wacana dan rencana.
Namun bisa jadi kenyataan. Ramli percaya kesejahteraan masyarakat Samboja akan lebih meningkat.
Dengan banyaknya lahan tidur yang dimiliki warga, harapannya bisa terjual, kemudian bisa jadi modal membuka usaha kecil yang produktif di kawasan Samboja.
"Sangat senang betul. Paling tidak ekonomi kita meningkat selama ini kami termasuk terbelakang. Kami sambut positif, seluruh masyarakat Samboja kalau ditanya, semua pasti ingin. Saat ini pembangunan di sini masih terbelakang," selorohnya.
Pastikan Kamtibmas
Kapolsek Samboja, Iptu Reza Pratama R Yusuf mengatakan laporan pengaduan soal tanah ke kantornya mengalami peningkatan meski tak signifikan.
"Tapi untuk laporan atau pengaduan masyarakat dibanding 2018, untuk perkara tanah tidak terlalu signifikan naiknya," katanya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (16/8) lalu.
Hingga Agustus 2019, pihaknya sudah menangani tiga aduan masyarakat. Ketiganya masih dilakukan pendalaman, apakah terdapat unsur pidana atau tidak.
"Untuk pidana, saya rasa sampai saat ini belum ada yang ditindaklanjuti ke proses penyidikan, justru unsur yang terpenuhi soal perdatanya," bebernya.
Lebih lanjut, Polsek pasti berkoordinasi dengan Kecamatan Samboja apabila ada pengaduan atau laporan soal sengketa tanah di Samboja.
"Kecamatan punya wewenang soal surat menyurat tanah. Biasanya pemerintah lakukan mediasi. Mencari solusi pemecahan masalah," tuturnya.
Dampak psikologis usai dihembuskannya rencana ibukota ke Kalimantan, diharapkan tak mempengaruhi masyarakat Samboja. Situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus tetap terjaga. Apalagi jadi salah satu kandidat wilayah ibu kota negara.
"Saya sampaikan dengan kedewasaan masyarakat Samboja, mereka lebih paham kondisi dan konsekuensi, dimana Samboja jadi salah satu kandidat ibukota. Dari pemerintah pro aktif memberikan sosialisasi dan pemhaman kepada masyarakat, kaitannya soal tanah," tuturnya.
"Perekonomian di Samboja membaik, beberapa perusahaan, khususnya migas sudah mulai beroperasi, ada beberapa titik proyek pekerjaan migas besar, ini tentunya menyerap tenaga kerja lokal," jelasnya.
Polsek Samboja komitmen bakal menjaga kamtibmas di Samboja, lantaran jadi fokus kandidat salah satu wilayah ibu kota negara oleh pemerintah.
"Kami dari kepolisian komitmen menekan tinfak kejahatan. Apalagi kawasan ini jadi salah satu kandidat calon," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wacana pemindahan ibukota Indonesia ke Pulau Kalimantan tidak akan memberi efek harga tanah di calon ibukota baru. Hal itu diungkapkan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
"Ramainya bahasan pemindahan ibukota Indonesia dipastikan tidak akan memunculkan spekulan tanah yang mengincar lokasi ibukota negara. Bahkan pengumuman provinsi tertentu menjadi lokasi ibukota baru tidak akan membuat spekulan tanah bermain-main," jelas Bambang.
Pemindahan ibukota Indonesia tidak bisa dimainkan oleh para spekulan. "Diumumkan kapan pun (ibukota baru) tidak akan naik harga. Ini lahan-lahan yang disodorkan, dikuasai sama negara, tidak akan terjabak spekulan," tegasnya.
Jelas saja, kata Bambang, pembiayaan untuk pengadaan Ibu Kota Baru RI tidak akan berbiaya tinggi. Tanah yang akan dipakai tidak terkena para pemain spekulan tanah.
Aset tanah yang disodorkan masing-masing daerah calon ibukota masih dalam kekuasaan negara seperti dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria.
Lagi pula setiap pemerintah daerah provinsi pun telah siapkan lahan yang memang bisa langsung diperlukan untuk bangun ibukota baru.
Memang ada beberapa lahan yang dipakai tetapi sewaktu-waktu negara bisa langsung pakai. Seperti halnya ada lahan yang dipakai buat konsensi pertambangan dan hutan produksi tetapi ini status tanah masih milik negara. (bie/mi/ink)
• Jokowi Kembali Pastikan Ibukota RI Pindah ke Kalimantan, TGUP3 Ungkap Fakta Titik Ikat di Tahura
• Peneliti Bukit Soeharto akan Rapat Pengayaan Ibu Kota Baru tuk Presentasi Gubernur Kaltim Isran Noor
• Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Bakal Menyesuaikan Kontur Tanah di Tahura
• Samarinda Kota Strategis, Isran: Diapit Dua Kabupaten Rencana Calon Ibukota Negara
(*)
