Bupati Abdul Gafur Masud Mimpikan Lokasi Ibu Kota Baru Sedia Air yang Bisa Langsung Diminum

"Sudah ada hubungan komunikasi kemarin via telepon, dan suratnya juga akan dikirim secepatnya," katanya, Selasa (6/8/2019).

Objek yang diperiksa, tidak hanya persoalan tanah milik PT Pertamina (Persero) yang dipinjam pakaian seluas  100 hektar dari keseluruhan tanah bendungan yakni 200 hektar, namun secara keseluruhan.

Tanah tersebut dipinjampakaikan dan secara multiyears telah dibayarkan sebanyak Rp270 miliar sejak 2014.

Sedangkan kontraknya dalam waktu dekat akan berakhir dan harus diperbaharui.

Namun karena tidak punya status yang jelas, dikhawatirkan oleh Pemkab PPU sewaktu-waktu lahan bisa diambil alih kembali oleh Pertamina.

"Namun itu baru asumsi, hasil pemeriksaan yang akan membuktikan. Setelah diperiksa baru kita tahu dimana letak kesalahan dan kekurangannya," lanjutnya.

Data-data akan dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perihal Bendungan Lawe-Lawe, seperti kontrak, pembayaran, dan lainnya.

"Semua kegiatan yang dilakukan di Bendungan Lawe-Lawe, akan diaudit dari awal sesuai amanah Pak Bupati," terangnya.

"Melalui audit, pihak Pertamina harus meyakinkan Kepala Daerah, bahwa tidak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud meminta pandangan BPKP terkait kejelasan status Bendungan Lawe-Lawe yang 50 persen tanahnya dipinjampakai oleh PT Pertamina (Persero).

Ia khawatir, karena tidak ada kejelasan status, sewaktu-waktu Pertamina akan mengambil alih lahan tersebut.

Pembangunan bendungan Lawe-lawe ini sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu dengan proyek tahun jamak atau multi year. Padahal awalnya, pembangunan yang dimulai saat Andi Harahap menjabat Bupati PPU periode 2008-2013 sempat tarik ulur, karena sebagian lahan yang akan digunakan merupakan milik Pertamina.

Dari luas lahan yang dibutuhkan sekitar 200 Ha, 50 persen merupakan lahan Pertamina. Setelah melakukan proses panjang akhirnya PT Pertamina mengibahkan lahan tersebut untuk selanjutkan akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Lawe-lawe kapasitas 11 juta kubik.

Pada awal pembangunan 2011, Pemkab PPU telah menganggarkan Rp 112 miliar dan melalui tahap lelang. Setelah status lahan jelas, akhirnya pembangunan bendungan ini dimulai.Bahkan pembangunan ini sempat berhenti tahun 2013 karena belum mendapatkan rekomendasi dari Balai Bendung, Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan untuk mendapatkan rekomendasi ini harus melalui beberapa tahapan pengujian

Namun setelah jabatan Andi Harahap ini berakhir, ternyata progres pembangunannya belum juga selesai 100 persen.  Bahkan menyisahkan utang sekitar Rp 90 miliar.

Setelah Yusran Aspar terpilih menjadi Bupati  PPU periode 2013-2018, pembangunan bendungan ini kembali dilanjutkan. Bahkan saat itu, kembali dianggarkan Rp 170 miliar untuk menyelesaikan bukan hanya bendungan namun juga WTP dengan kapasitas 200 liter per detik.

Namun lagi-lagi pembangunan bendungan ini kembali dihentikan dengan alasan kekurangan anggaran tahun 2017 lalu.  Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum PPU, Supardi menyampaikan bahwa bendungan Lawe-lawe terpaksa dihentikan karena terkena defisit anggaran.

Hingga kini pengerjaan Bendungan Lawe-Lawe sudah mencapai 85 persen dari target. Dari total kontrak pengerjaan senilai Rp 129 miliar, serapan anggaran pembangunan baru sekitar Rp 40 miliar.

"Pengerjaan Bendungan Lawe-Lawe itu resmi dihentikan pada November 2017, karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten," kata Supardi.

Pemerintah Kabupaten PPU sendiri sudah mengajukan bantuan pendanaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut, tetapi sampai saat ini belum mendapat balasan.

"Kami tetap berharap bendungan ini dibiayai APBN," katanya. (Tribunkaltim.co)

Baca Juga

• Pengerjaan Bendungan Telake di Paser Belum Jelas, Wabup PPU Hamdam Penasaran Realisasinya

• Bendungan Sepaku Semoi Mampu Suplai Kebutuhan Air Bersih PPU dan Balikpapan, Dibangun Tahun 2020

• Soal Kelanjutan Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, Pemkab PPU Optimistis Dapat Bantuan Pusat