UMP Kalimantan Utara 2020, Ini Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Melanggar

UMP Kalimantan Utara 2020, Ini Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Melanggar

UMP Kalimantan Utara 2020,  Ini Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Melanggar
Tribun Kaltim/M Arfan
Suasana pertemuan antara perwakilan buruh dan anggota DPRD Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - UMP Kalimantan Utara  2020, Ini Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Melanggar

 

Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Kalimantan Utara tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 3.000.804. UMP merupakan salah satu instrumen untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ).

Dalam Pasal Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disebutkan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK harus lebih besar dari UMP provinsi.

 UMK Kutai Barat dan Mahakam Ulu 2020 Segera Diumumkan, Lihat Perbandingan Tahun 2019

 UMK Tarakan 2020 akan Dibahas Minggu Depan, Disnaker Pastikan Lebih Besar daripada UMP Kaltara

 UMK Kutai Timur 2020 Tunggu Keputusan Gubernur, Berikut Ini Perkiraan Besaran Angka Nominalnya

 UMK Paser 2020, Dewan Pengupahan akan Bersidang Kembali Kemungkinan Senin Disepakati

Pada Pasal 47 dilanjutkan, penetapan UMK tetap dihitung dengan menggunakan formula upah minimum, yakni dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta UMP tahun berjalan. Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen berdasarkan akumulasi presentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kalimantan Utara, Asnawi menjelaskan, pasca penetapan UMP, giliran yang ditunggu adalah penetapan UMK tahun 2020. Penetapan dan pengumuman UMK paling-paling lambat dilaksanakan 21 November 2019.

Kebijakan batas penetapan UMK itu berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Gubernur se-Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019.

Penetapan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam daftar Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV.

Dalam poin 13 edaran Kemenaker tersebut, ada sanksi bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Edaran dalam poin 13 tersebut menjelaskan:
a. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau walikota;
b. Dalam hal teguran tertulis disampaikan dua kali berturut-turut, dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;
c. Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sebelumnya, upah provinsi termuda ini sebesar Rp 3.000.804. Tahun 2019 upah provinsi ini sebesar Rp 2.765.463. UMP Kalimantan Utara tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.719/2019.

Dalam SK tersebut juga ditegaskan, perusahaan yang telah memberi upah di atas atau lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkannya.

 UMK Kutai Barat dan Mahakam Ulu 2020 Segera Diumumkan, Lihat Perbandingan Tahun 2019

 UMK Tarakan 2020 akan Dibahas Minggu Depan, Disnaker Pastikan Lebih Besar daripada UMP Kaltara

 UMK Kutai Timur 2020 Tunggu Keputusan Gubernur, Berikut Ini Perkiraan Besaran Angka Nominalnya

 UMK Paser 2020, Dewan Pengupahan akan Bersidang Kembali Kemungkinan Senin Disepakati

Gubernur Irianto Lambrie menyatakan, kenaikan UMP ini diharapkan menjadi instrumen untuk merealisasikan penghasilan yang layak bagi pekerja dengan pertimbangan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved