Anies Baswedan Beber Alasan APBD DKI Jakarta Tak Diunggah ke Website, Faktor DPRD, Publik Tak Sadar

TRIBUNKALTIM.CO - Anies Baswedan beber alasan APBD DKI Jakarta tak diunggah ke website, faktor DPRD, publik tak sadar.

Gubernur DKI Jakarta akhirnya blak-blakan mengenai penyebab tak diunggahnya rancangan APBD DKI Jakarta ke website.

Anies Baswedan menuturkan, ada pengaruh dari DPRD DKI Jakarta yang tak disadari publik, sehingga anggaran tak lagi diunggah ke website.

Dilansir dari Tribun Wow, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasannya soal kenapa website anggaran DKI Jakarta tidak bisa diakses atau dikunci.

Anies Baswedan menjelaskan ada berbagai alasan yang membuat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (13/11/2019), Anies Baswedan mulanya menjelaskan bahwa proses penganggaran memang belum selesai.

• Gubernur Ungkap Ukuran Lem Aibon di APBD, Super Jumbo 10 Kg Per Siswa, Anies Baswedan: Malu-Maluin

• Menko Kemaritiman Luhut Respon Penghentian Penenggelaman Kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo

• Presiden Jokowi dan Erick Thohir Bisa Langgar UU Jika Nekat Angkat Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Sebabnya

"Begini, ini belum selesai prosesnya," jelas Anies Baswedan.

Ia mengatakan tahun ini ada hal yang berbeda dari tahun sebelumnya.

"Ini yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan banyak orang yang tak sadar mengapa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Orang enggak sadar ini," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian menjelaskan proses pemasukan data ke website pada tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu-dulu ketika masukin tahun-tahun sebelumnya. Bulan Juli, Pemprov kirim kepada DPRD usulannya," papar Anies Baswedan.

"Kemudian nanti mulai Agustus mereka ( DPRD) mulai bahas, kemudian hari gini udah beres, udah terbuka semua," tambahnya.

Anies Baswedan mengatakan minimal kesepakatan sudah ditandatangani oleh DPRD.

"Paling enggak udah ditandatangani kesepakatannya," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan kemudian memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan data anggaran belum selesai dan belum bisa diunggah ke website.

"Tahun ini enggak bisa karena ada Pemilu, ada Anggota DPRD baru, mereka baru dilantiknya akhir Agustus," papar Anies Baswedan.

Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan alat kelengkapan dewan juga baru dilantik pada 21 Oktober.

"Terus anggota dewan itu harus ada namanya Ketua Dewan, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi," tutur Anies Baswedan.

"Itu namanya alat kelengkapan dewan, itu baru dilantik 21 Oktober," tambahnya.

Anies Baswedan mengatakan karena faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, pembahasan anggaran baru bisa dimulai pada 23 Oktober.

"Karena itulah pembahasan baru mulai 23 Oktober," jelasnya.

"Karena itulah baru sekarang kita bicarakan," kata Anies Baswedan.

APBD terancam defisit Rp 10 Triliun

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus menyoroti rancangan APBD 2020 DKI Jakarta.

Selain menemukan sejumlah anggaran janggal, PSI juga menemukan potensi defisit di APBD DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

• Kata Gubernur Orang Miskin Dilarang Wisata ke NTT, Silakan ke Jakarta Bali Manado, Jokowi Sudah Tahu

• Alasan Viktor Laiskodat Anggota Surya Paloh Tolak Wisatawan Miskin Masuk ke NTT, Tak Mau Lihat Lagi

• Disinggung Zulkufli Hasan Soal Status eks Napi Ahok BTP, Ini Jawaban Erick Thohir Rekan Sandiaga Uno

Temuan fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengatakan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020 berpotensi defisit Rp 10,7 triliun.

Ketua fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebutkan, prediksi itu dibuat setelah pihaknya mengikuti rapat badan anggaran Banggar DPRD DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2019.

Saat itu Pemprov DKI Jakarta mengurangi proyeksi pendapatan di rancangan KUA PPAS 2020 sebesar Rp 6,5 triliun, dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Di dalamnya terdapat target pajak sebesar Rp 49,5 triliun.

Ia mengatakan, jika melihat target pajak tahun 2019 sebesar Rp 44,54 triliun, realisasinya diperkirakan hanya Rp 40,2 triliun atau defisit Rp 4,43 triliun.

"Dari situ, fraksi PSI menilai target pajak tahun 2020 sebesar Rp 49,5 triliun itu over estimate," kata Idris Ahmad di ruang fraksi PSI, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Idris Ahmad menjelaskan, pihak internal PSI telah melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun.

Realisasi pajak tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun.

"Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun," ujar dia.

Selanjutnya, potensi defisit juga akan terjadi pada anggaran belanja karena dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 89,4 triliun atau defisit Rp 4,9 triliun.

Jika dikalkulasikan, potensi defisit menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020, yaitu penjumlahan dari Rp 5,8 triliun dengan Rp 4,9 triliun.

Tak hanya itu, Idris Ahmad juga menyoroti pos belanja anggaran tahun 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan.

Nilai proyeksi belanja APBD DKI Jakarta 2020 setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Padahal, dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI Jakarta mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

"Setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih 2 minggu, ternyata anggaran belanja masih pada posisi Rp 94,3 trilliun.

Artinya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun," ucap Idris Ahmad.

Setelah direvisi, anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun.

Dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun.

Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun. (*)